TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Tidak mendapatkan solusi terhadap tuntutan mereka, ribuan pengemudi ojek online (ojol) melanjutkan unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, di Jalan Diponegoro Kota Medan.

Kedatangan para ojol ini menuntut pemerintah bsa memberikan solusi atas pemutusan mitra sepihak oleh perusahaan.

Mereka juga mengancam akan memboikot pemilihan presiden dan legislatif 2019 mendatang, jika tuntutannya tidak dipenuhi.

"Jika tidak ada solusi. Mungkin kami akan memboikot pemilu," kata Koordinator Aksi, Joko Pitoyo, Kamis (22/11/2018)

Para pengemudi melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang kantor gubernur. Sampai, pihak Pemprov Sumut memberikan kesempatan untuk berdialog.

Sayangnya Gubernur Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah tidak ada di kantor. Sehingga mereka hanya ditemui oleh perwakilan.

Hasil pertemuan di dalam kantor gubernur didapat sedikit titik terang. Pihak Pemprov Sumut akan memanggil pihak perusahaan untuk mediasi dengan para pengemudi.

"Kita akan menunggu keputusan dari Gojek. Tapi jika jawaban PT GI, kekecewaan, takutnya akan chaos. Makanya sebelum satu minggu harus ada solusi dari pak Gubernur," ujarnya.

Aksi mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dan Dinas Perhubungan. Lalu lintas di kawasan Kantor Gubernur mengalami kemacetan.

Para pengemudi Gojek menuntut dilakukannya banding massal terhadap driver yang terkena pemutusan mitra.

Aksi ujukrasa sempat diwarnai kericuhan. Saat pengunjukrasa marah karena kantor Manajemen Gojek ditutup saat mereka tiba.

Pengemudi Gojek sempat melempari kantor dan sekuriti dengan air mineral dalam kemasan gelas.

Kericuhan kembali terjadi saat para pengemudi Gojek menghentikan oknum yang mencoba memancing keributan.

Kericuhan mereda setelah pihak kepolisian berhasil memenangkan massa dan memberikan izin 10 orang perwakilan pengunjukrasa masuk ke dalam kantor Manajemen Gojek untuk berdialog.