TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, yang dua kali memberikan paparan tentang radikalisme dan terorisme pada Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dan ketua DPRD Tahun 2018, mendapat respon luar biasa dari bupati dan walikota.

Bahkan para pemimpin daerah itu secara langsung meminta BNPT segera menindaklanjuti dengan mengirim tim ke daerah untuk memberikan panduan dan pelatihan bagi para petugas terkait di masing-masing daerah.

Permintaan para bupati dan walikota itu disampaikan usai Komjen Suhardi Alius memberikan paparan pada gelombang kedua Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dan ketua DPRD Tahun 2018 di Auditorium BPSDM Kemendagri, Rabu (28/11/2018).

Sebelumnya Suhardi memaparkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam rangka mengurai dari hulu masalah radikalisme dan terorisme. Terutama bagaimana cara-cara pencegahannya sehingga bisa dieliminasi dan dideteksi untuk memberikan solusi terkait masalah radikalisme dan terorisme di daerah.

“Responnya sangat luar biasa, mereka langsung mengundang kami (BNPT) agar segera turun ke daerah memberikan panduan. Kami (BNPT) menyambut baik permintaan dan akan turun ke daerah untuk memberikan panduan kepada mereka agar pencegahan terorisme ini bisa lebih membumi,” ungkap Suhardi Alius.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengungkapkan, ia mengajak seluruh kepala daerah ini untuk merawat situasi kondusif yang ada sekarang. Ini penting karena kondisi kondusif ini bisa dirusak dalam tempo singkat oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti penganut radikalisme dan terorisme.

Ia menilai, pencegahan dan deteksi dini sangat penting dalam penanganan masalah radikalisme dan terorisme. Hal itulah yang mendasari BNPT sangat total dalam menangani masalah ini.

Tidak hanya kepala BNPT yang rajin memberikan pemahaman dan sosialiasi ke berbagai kalangan, juga melalui Subdit Pemberdayaan masyarakat bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dan Subdit Pengawasan, yang langsung terjun ke daerah-daerah untuk penguatan sinergi dengan pemerintah daerah..

“Kita tidak bisa menghalangi mereka (kelompok- atau mantan teroris) masuk dan berinteraksi di masyarakat . Nah bagaimana mekanisme dan threatmentnya? Itu harus kita sesuaikan karena mereka punya latar belakang ideologi berbeda. Pemerintah daerah sudah mempunyai pemahaman yang baik sehingga akan memudahkan upaya pencegahannya. Tapi ke depan sinergi ini harus lebih kuat lagi,” jelas mantan Kabareskrim Polri ini.

Menurut Suhardi, peran kepala daerah sangat signifikan dalam membantu tugas BNPT menangani terorisme, terutama bagi mantan teroris. Pasalnya, setiap mantan teroris yang sudah menjalani proses deradikalisasi, pasti kembali ke masyarakat di berbagai daerah.

Selanjutnya menjadi tugas kepala daerah untuk memonitor dan memberikan akses mantan napi terorisme tersebut untuk kembali bermasyarakat.