Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Cerita Walikota Bogor Bima Arya Tak Mau Terima Hadiah Ulang Tahun untuk Berantas Korupsi

Bima Arya Sugiarto mengaku sudah kenyang pengalaman mengendus praktek korupsi di lingkungan birokrat

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Cerita Walikota Bogor Bima Arya Tak Mau Terima Hadiah Ulang Tahun untuk Berantas Korupsi
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto saat menghadiri acara “Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi” di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai Wali Kota Bogor petahana, Bima Arya Sugiarto mengaku sudah kenyang pengalaman mengendus praktek korupsi di lingkungan birokrat.

Bima Arya mengaku perlu usaha keras dan keyakinan dari dalam diri sendiri agar tak terjebak dalam pusaran korupsi.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan salah satu cara dirinya untuk memotong mata rantai korupsi adalah dengan menolak hadiah ulang tahun.

Baca: Sisca Icun dan Pembunuh Sudah Pernah Berjumpa Bicarakan Kencan

“Dulu yang kasih kado saya banyak, sekarang tak ada sama sekali, saya tidak mau memiliki utang atau balas budi dengan menerima kado, hal itu yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai korupsi,” ujar Bima Arya saat menjadi pembicara dalam acara “Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi” di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Bima Arya yang mengenakan kemeja putih dan lengan panjang menjelaskan melalui pengalamannya sebagai walikota ada lima jenis korupsi yaitu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keadaan, korupsi yang keterusan, korupsi karena kelalaian, dan korupsi kejahatan.

Bima Arya Sugiarto sendiri memberi atensi besar kepada korupsi karena keadaan.

Berita Rekomendasi

“Contohnya saya pernah menerima banyak proposal permintaan bantuan dari masyarakat untuk buat pondok pesantren, sunatan, menikah, dan lain sebagainya, tapi gila jika ditotal angkanya sampai Rp 1 miliar per bulan, sementara dana yang dialokasikan hanya Rp 30 juta,” jelasnya.

“Jika kemudian karena perasaan tak enak atau balas budi, kepala daerah bisa mencari dana yang tak sesuai prosesur untuk menyanggupinya,” imbuhnya.

Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa untuk mengatasi korupsi di daerah membutuhkan integritas pimpinannya.

“Tak perlu buat sistem dulu deh, yang penting integritas kepala daerahnya, harus dimulai dari pucuk pimpinannya, kalau ada bawahan saya habis dari luar kota saya selalu katakan jangan kasih oleh-oleh ke saya,” pungkasnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas