TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Malarangeng menyatakan, senang atas munculnya nama Erwin Aksa, salah satu kader terbaik Partai Golkar disebut-sebut masuk dalam bursa calon wakil gubernur (Wagub )DKI.

"Kami senang nama Erwin Aksa disebut-sebut sebagai salah satu calon wakil gubernur DKI. Golkar dalam posisi pasif terkait proses pemilihan Wagub DKI. Kami menyerahkan mekanisme sesuai perundang-undang yang berlaku," ujar Rizal Malarangeng kepada wartawan usai memimpin rapat dengan 9 anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPD Partai Golkar seluruh DKI Jakarta di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Senin (7/1/2019).

Erwin Aksa, keponakan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam sebulan terakhir disebut-sebut layak menjadi cawagub DKI mendampingi Gubernur Anies Rasyid Baswedan menggantikan Sandiaga S Uno yang maju menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Capres Prabowo Subianto.

Rizal mengaku belum menghubungi secara langsung kepada Erwin Aksa.

"Ya saya belum berkomunikasi langsung dengan Pak Erwin Aksa. Soal mau atau tidak urusan nanti, yang jelas nama beliau disebut masuk bursa kami gembira," kata Rizal.

Baca: Nasdem Usulkan Proses Pemilihan Wagub DKI Dilakukan Setelah Pemilu 2019

Dalam kesempatan itu, Rizal Malarangeng juga menyampaikan sejumlah hal terkait catatan akhir tahun 2018 dan program kerja tahun 2019 Fraksi Partai Golkar DPRD DKI.

Secara khusus Rizal juga menyampaikan bahwa target Partai Golkar meraih 18 kursi di DPRD pada pemilu legislatif (Pileg) 2019.

"Saya sangat senang para caleg Golkar DPRD DKI telah bekerja dengan baik, menyakinkan masyarakat untuk memilih dirinya dan partai pada pileg nanti. Mudah-mudahan target ini bisa dicapai," tuturnya.

Baca: Akui Pernah Ditawar Rp2 Miliar Demi Temani Tante-tante, Deddy Corbuzier: Rp80 Juta Bukan Level Gue

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti rendahnya serapan anggaran dalam APBD DKI Jakarta tahun 2018. "Hingga akhir November 2018 serapan APBD DKI sebesar 60,48 persen dari anggaran sebesar Rp 83,26 triliun. Jika diperhatikan maka penyerapan itu mirip-mirip tahun lalu," Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali.

Menurut Ashraf, rendahnya serapan anggaran tersebut disebabkan oleh adanya beberapa proyek pembangunan yang gagal lelang. Diantara SKPD yang masih rendah penyerapannya antara lain, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Pendidikan

"Golkar berharap ke depannya para SKPD agar membuat perencanaan yang lebih matang dan lebih baik. Faktor lainnya adalah karena banyak SKPD yang dipimpin oleh Plt yang bisa saja mempengaruhi serapan anggaran karena kinerjanya tidak maksimal," katanya.