Hal ini bertujuan agar kualitas air tanah dan air permukaan bisa tetap terjaga. 

Pemerintah juga telah membuat payung hukum untuk mengatur penyedotan limbah domestik yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.

Aturan itu menjabarkan klasifikasi tarif berdasarkan dengan tipe rumah tinggal.

Untuk rumah tinggal bertipe subsidi (Perumnas) pemerintah menetapkan tarif sebesar Rp 50.000 per meter kubik, perumahan menengah sebesar Rp 70.000 per meter kubik, serta real estate sebesar Rp 100.000 per meter kubik.

Sedangkan untuk bangunan seperti asrama, kantor, lembaga pendidikan, lembaga sosial, serta bangunan lain sejenis dikenakan tarif sebesar Rp 75.000 per meter kubik.

Serta untuk bangunan bertipe kantor swasta, toko, rumah sakit dan tempat usaha lainnya adalah sebesar Rp 150.000 per meter kubik.

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dudung Abdul R, mengatakan, sebetulnya di tingkat Jawa Barat daerah Kota Bekasi masuk peringkat kedua dengan kategori memiliki akses terhadap jamban sehat.

"Jamban sehat itu dilihat dari akses masyarakat terhadap ketersediaan jamban. Kota Bekasi sudah mencapai 98 persen yang warganya mempunyai akses terhadap jamban sehat. Hanya dua persen atau sekitar 6.000 KK yang belum mempunyai jamban sehat," kata Dudung.

Menurut dia, lembaganya telah mendukung progam Geser si Jahat (Gerakan Seribu Rupiah Siapkan Jamban Sehat).

Baca: Penyebar Hoaks Ijazah Jokowi Ditangkap Polisi di Bekasi

Program Geser si Jahat ini diresmikan beberapa hari lalu dan akan ditularkan ke kelurahan lain yang belum dinyatakan ODF.

"Kami tularkan ke daerah lain agar penerapan ODF di Kota Bekasi dinyatakan 100 persen," jelasnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri

Berita ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul: 6.000 Kepala Keluarga di Kota Bekasi Masih BAB di Kali