TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi adanya isu jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Anies Baswedan menegaskan, dirinya tidak akan segan untuk mencopot pejabat yang terbukti melakukan transaksi penyuapan tersebut.

Baca: Bupati Cirebon Non Aktif Jalani Sidang Perdana, Didakwa Jual Beli Jabatan

"Laporkan saja! Jadi kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut. Tapi kalau dia tidak lapor, dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot, karena berarti itu penyuapan," kata Anies Baswedan, Kamis (28/2/2019).

Anies Baswedan, sebelumnya telah melakukan perombakan terhadap 1125 pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari aselon II, Aselon III, dan Aselon IV.

Namun ramai diberitakan, bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menerima keluhan soal adanya tarif untuk mendapat jabatan lurah dan camat.

Namun, Hasbi tidak mengetahui berapa tarif untuk jabatan lurah tersebut. Ia menilai, bahwa proses jual-beli jabatan seperti ini seharusnya tidak terjadi.

Mengenai hal ini, Anies mengingatkan bagi siapapun yang pernah dimintai tarif untuk jabatan tertentu, segera lapor agar pihaknya bisa mengusut kasus tersebut.

Baca: Alasan Anies Baswedan Rombak Pejabat DKI Jakarta Secara Besar-besaran

Sebab apabila hal tersebut merupakan tindakan paksaan, itu sama saja sebagai tindakan pemerasan yang harus diusut.

"Dilaporkan saja. Kalau lapor, maka itu adalah pemerasan. Paham maksudnya ya," pungkas bekas rektor Universitas Paramadina itu.

Penulis: Pebby Ade Liana

Berita ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul : Beredar Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Anies Baswedan: Laporkan Saja, Kita Akan Usut