Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Bawaslu DKI Panggil Neno Warisman dan LD FPI Terkait Acara Munajat 212

LD FPI akan dimintai klarifikasi soal keterkaitannya sebagai penyelenggara Munajat 212, sedangkan Neno dimintai klarifikasi atas keikutsertaannya

Bawaslu DKI Panggil Neno Warisman dan LD FPI Terkait Acara Munajat 212
TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino
Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, saat memberikan keterangan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jalan Danau Agung 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (11/3/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi mengatakan pihaknya menjadwalkan pemanggilan terhadap Lembaga Dakwah Front Pembela Islam (LD FPI) dan Neno Warisman terkait gelaran Munajat 212.

LD FPI akan dimintai klarifikasi soal keterkaitannya sebagai penyelenggara Munajat 212, sedangkan Neno dimintai klarifikasi atas keikutsertaannya dalam acara yang digelar Kamis (21/2/2019) lalu di Monas, Jakarta Pusat.

Baca: Bawaslu Angkat Bicara soal Kecurigaan Kubu 02 terhadap DPT Pemilu 2019

Kemudian, agenda dilanjutkan dengan klarifikasi dari Neno Warisman yang dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB.

"FPI jam 2 siang. Neno jam 4 sore," ujar Puadi saat dikonfirmasi TribunJakarta.com, Rabu (13/3/2019).

Meski demikian, Puadi belum dapat memastikan apakah keduanya bakal hadir pada pemanggilan hari ini.

"Belum ada perkembangan (keduanya hadir atau tidak)," ucap Puadi.

Sebelumnya Puadi mengatakan, pemanggilan terhadap LD FPI adalah yang kedua kalinya. Sementara itu, pemanggilan terhadap Neno Warisman adalah yang ketiga kalinya setelah dua kali mangkir.

Kendati demikian, Bawaslu DKI Jakarta bakal tetap menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dalam acara Munajat 212 meski terlapor tidak kunjung memenuhi panggilan ketiga kalinya.

Hal tersebut, lanjut Puadi, sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya di pasal 480.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa tidak ada pemanggilan paksa terhadap terlapor meski tidak memenuhi tiga kali pemanggilan dari Bawaslu DKI Jakarta.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: TribunJakarta
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas