TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memiliki peran yang sangat sentral dalam menangani masalah pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di Tanah Air.

Hal ini dikarenakan Kemkominfo selama ini telah membatu berbagai pihak untuk melakukan pemblokiran konten-konten yang mengandung unsur ujaran kebencian, kekerasan, hoaks dan juga konten -konten yang mengandung radikalisme dan terorisme yang disebarkan melalui teknologi informasi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat memberikan pembekalan mengenai Resonansi Kebangsaan dan Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme kepada jajaran pejabat struktural dan pegawai Kemkominfo di kantor Kemkominfo, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

“Kominfo ini mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap masalah informasi digital. Oleh sebab itu saya memberikan kesadaran kepada mereka bahwa peran dan tugas tanggung jawab (Kemen) Kominfo ini sangat signifikan untuk mereduksi paham-paham radikalisme, paham-paham yang intoleran dan sebagainya,” ungkap Suhardi Alius usai memberikan pembekalan, Rabu petang.

Kepala BNPT mengatakan, apa yang telah disampaikannya secara utuh dalam pembekalan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Sekjen Kemkominfo, Rosarita Niken Widiastuti mengenai bagaimana semua implementasinya kedepan termasuk bagaimana cara mencegahnya.

“Termasuk juga menempatkan orang-orang yang betul-betul moderat dalam jabatan-jabatan yang baik. Sehingga nantinya betul-betul menjadi satu Kementerian yang kita harapkan banyak menjadi Leading Sektor dalam rangka pencegahan radikalisme melalui dunia maya,” ujarnya.

Alumni Akpol tahun 1985 ini mengatakan, dengan adanya pembekalan dari dirinya kepada  pegawai Kemkominfo ini diharapkan dari Sekretarian Jenderal (Setjen) dapat terus memberikan treatment-treatment manajemen sendiri seperti yang sudah dilakukan selama ini agar lebih mengerti betul apa yang harus dilakukan.

“Kita harapkan dari Kominfo ini sekarang mempunyai treatment manajemen yang mana ibu Sekjen ini punya treatment manajemen mengenai bagaimana mengemas para personil khususnya agar bisa dalam rangka untuk. Bukan cuma substansi saja, tetapi juga terhadappejabat-pejabatnya supaya bisa mengerti betul permasalahannya,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan, selama ini kerjasama antara BNPT dengan Kemkominfo sendiri sudah berjalan dengan baik. Bahkan terkait dengan adanya pemblokiran pemblokiran konten pun BNPT juga ada desk tersediri,

“Dan BNPT merupakan bagian dari Kemkominfo. Contohnya selain ada BNPT, ada BIN, ada Polri dan ada yang lainnya. Nah yang menjadiLeading Sector untuk masalah ini adalah Kemkominfo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah kita (BNPT) merupakan bagian dari itu dan kita akan mensupport terus kegiatan ini,” paparnya

Sementara dalam kesempatan tersebut Sekjen Kemkominfo, Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan bahwa Kemkominfo bersama dengan BNPT akan terus berjalan bersama untuk menghadapi penyebaran konten-konten yang mengandung  paham paham radikalisme terorisme melalui teknologi informasi yang dapat  menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kegiatan Resonansi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh BNPT bersama Kemkominfo ini sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat, sehingga dapat  menyadarkan kita semua khususnya Kementerian Kominfo yang menangani masalah Komunikasi dan Informatika. Yang mana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT bahwa meningkatnya radikalisme, intoleransi, terorisme ini dipicu oleh kemajuan teknologi informasi,” ujar Rosarita Niken Widiastuti, usai menerima pembekalan tersebut

Lebih lanjut wanita yang akrab disapa Niken ini mengatakan, seperti yang telah disampaikan Kepala BNPT bahwa Kemkominfo inimempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan deradikalisasi  sebagai upaya untuk menjaga NKRI ini. Hal ini dikarenakan bangsa ini nantinya akan diwariskan kepada anak-cucu kita sebagai generasi penerus bangsa.

“Dengan apa yang disampaikan Kepala BNPT dalam paparannya tadi, kita semua sungguh sangat merinding sekali melihat itu semuaternyata realitasnya juga ada di indonesia. Bukan hanya di Suriah saja, tetapi juga terjadi di Indonesia. Kalau kita semua tidak mengambil peran untuk menghentikan paham-paham aliran-aliran yang bertentangan dengan Pancasila, maka apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nantinya,” ucap mantan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo ini.

Wanita kelahiran Yogyakarta, 30 Oktober 1960 ini mengatakan, dengan  apa yang telah disampaikan kepala BNPT tersebut semua pejabat struktural yang hadir dalam pembekalan tersebut menjadi terbuka mata hatinya bahwa kita semua ini diberikan amanah untuk menjaga NKRI sebaik mungkin dari para pendiri bangsa ini.

“Kami ucapkan terima kasih sekali kepada bapak Kepala BNPT yang sangat luar biasa memberikan pembekalan kepada jajaran Kominfo dimana kami belum pernah mendapatkan materi seperti ini. Walaupun tugas kami di Kominfo itu melakukan pemblokiran, literasi kepada masyarakat, sosialisasi, deradikalisasi, tapi kita sesungguhnya tidak tahu ancaman yang sesungguhnya seperti apa. Dan baru sekarang inilah kami terbuka mata kami,” ujar alumni Fisipol Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini

Selanjutnya untuk memperkuat dalam penanganan konten radikal terorisme, kemkominfo menurutnya  ingin menindak kerjasama dengan BNPT yang lebih dekat, lebih erat dan secara berkesinambungan. Hal ini dikarenkan beredarnya berita bohong, konten radikalisme dan sebagainya hingga saat ini perkembangannya masih sagat gencar.

“Tentu sangat besar sekali peningkatan informasi informasi terkait radikalisme ini. Yang mana dalam beberapa bulan ini Kominfo sudah memblokir 11.000 konten yang kaitanya dengan terorisme, radikalisme, intoleran dan lain sebagainya. Sehingga kerjasama dengan BNPT tentunya akan lebih kita pererat lagi dan berkesinambungan,” tutur mantan Direktur Utama Radio Republik Indonesia  (RRI) ini mengakhiri.

Dalam pembekalan tersebut Suhardi Alius tampak didampingi Direktur Bilateral, Brigjen Pol. Drs Kris Erlangga Aji Widjaya.