TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Pimpinan Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta, di Kantor DPW PPP DKI Jl Gusti Ngurah Rai, Buaran, Jakarta Timur, Minggu (16/6/2019) menghasilkan sejumlah hal yang bakal disampaikan ke tingkat pusat.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Azis, mengungkapkan, satu di antara hasil rapat tersebut adalah soal hasil yang diperoleh dalam Pemilu Legislatif di Provinsi DKI Jakarta.

"PPP DKI Jakarta menyadari hasil yang diperoleh dalam Pemilu Legislatif di Provinsi DKI Jakarta kali ini sangat menyedihkan, dan memaknainya sebagai “harga yang harus dibayar” oleh PPP di DKI Jakarta, khususnya setelah Pilkada 2017 di DKI Jakarta, yang diberikan penugasan khusus untuk penyelamatan PPP secara nasional," kata Azis dalam keterangan yang diterima, Rabu (19/6/2019).

"Upaya untuk melakukan pemulihan pasca-Pilkada juga tidak berjalan maksimal karena kondisi yang ada tidak memberikan iklim yang kondusif bagi ikhtiar yang dilakukan jajaran fungsionaris PPP di DKI Jakarta. Namun demikian , PPP DKI Jakarta memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, karena secara nasional tetap dapat lolos ambang batas minimal ( Parliementary Tracehold ) 4 persen yang disyaratkan UU Pemilu, yang mengandung makna bahwa “pengorbanan” jajaran PPP di DKI Jakarta, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta, dapat memberikan hasil positif untuk PPP secara nasional," ujarnya.

Hasil lainnya yang diperoleh dari rapat pimpinan wilayah itu adalah PPP DKI Jakarta juga menjadikan pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai pelajaran penting dalam catatan sejarah PPP di DKI Jakarta, perselisihan internal yang mewarnai perjalanan PPP pasca pelaksanaan Pemilu 2014 sangat menyulitkan pengembangan potensi PPP secara optimal, karena posisinya yang berada dalam pusat lingkaran konflik PPP secara nasional.

"Karenanya PPP DKI Jakarta bertekad untuk menggalang semangat yang sama dengan Provinsi lainnya, agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa-masa mendatang," tuturnya.

Selain itu, lanjut Azis, PPP DKI Jakarta, memberikan catatan khusus untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Pemilu selanjutnya.

"Yakni, rencana penyatuan pelaksanaan Pemilu serentak Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif tidak dilanjutkan dan dikembalikan pola pelaksanaannya sebagaimana masa sebelumnya," katanya.

Hasil Rapim tersbeut juga membahas terkait wacana pemindahan Ibu Kota .

PPP DKI Jakarta, berpendapat wacana pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta, adalah sesuatu yang semestinya dilaksanakan sejak dulu dan karenanya mendesak untuk segera direalisasikan.

PPP DKI Jakarta, berpendapat idealnya, Pusat Pemerintahan sebuah negara tidak bertumpuk dalam kawasan yang sama dengan Pusat Komersial, sebagaimana terjadi di DKI Jakarta saat ini, yang karenanya, menyebabkan kawasan DKI Jakarta “kelebihan-muatan” serta sulit untuk dijadikan kawasan yang ideal dan sehat bagi penghuninya.

"PPP DKI Jakarta berpendapat, agar Provinsi DKI Jakarta, dapat lebih dikembangkan sebagai sebuah Kawasan Komersial yang kompetitif dan menjawab tantangan kebutuhan perkembangan ekonomi dan bisnis, khususnya di kawasan Asia Tenggara dalam 5 tahun ke depan dan konstalasi global dalam jangka 30 tahun ke depan. Karenanya, PPP DKI Jakarta, mengarapkan agar wacana pemindahan Ibu Kota, dapat direalisasikan dengan langkah konkrit yang sistematis dan konstitusional pada tahun 2019 ini," katanya.