Gubuk-gubuk Liar di Banjir Kanal Barat Bakal Ditertipkan, Ini Catatan Penggusuran Gubernur Anies
Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan melakukan penertiban terhadap gubuk-gubuk liar yang berada di bantaran Banjir Kanal Barat (BKB), Tanahabang, Jakpus
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan melakukan penertiban terhadap gubuk-gubuk liar yang berada di bantaran Banjir Kanal Barat (BKB), Tanahabang, Jakarta Pusat.
Wakil Camat Tanahabang Muhammad Iqbal mengatakan, penertiban itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Kami bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwiung Cisadane (BBWSCC) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) terkait akan laksanakan penertiban," kata Iqbal, Selasa (9/7/2019).
Iqbal mengatakan, penertiban itu dilakukan karena keberadaan gubuk-gubuk itu membuat kawasan tersebut terlihat kumuh.
Aparat Kecamatan Tanahabang sudah memberikan imbauan kepada para penghuni gubuk-gubuk liar tersebut untuk segera pindah secara sukarela."Kita harap penghuni segera membongkar sendiri. Tapi, yang pasti kami sudah memberikan himbauan sebelum pelaksaan penertiban, nanti akan kami monitor lagi," ujar Iqbal.
Gubuk liar yang akan ditertibkan itu berada di sejumlah kawasan di wilayah Kecamatan Tanahabang, di antaranya di Kelurahan Petamburan, Kebonkacang, Kebonmelati, dan Kampungbali.
Gubuk-gubuk di bantaran BKB selain dijadikan tempat tinggal, juga menjadi tempat prostitusi.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol) PP Jakarta Pusat, Bernard Tambunan mengatakan kawasan itu sudah pernah ditertibkan.Namun seiringnya waktu mereka kembali lagi dan membangun lapak-lapak yang seharusnya tidak boleh didirikan.
Ia masih menunggu permintaan dari Kecamatan Tanahabang terkait tindakan penertiban.
"Kita menunggu permintaan terkait penertiban. Kami hanya menjalankan Peraturan Ketertiban Umum (Tibum) No 8 tahun 2007," ucapnya.
79 Kasus Penggusuran
Sampai Oktober 2018, atau genap Gubernur Anies Baswedan setahun memimpin DKI Jakarta, Anies sudah melakukan 79 melakukan penggusuran.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat ada sekitar 79 kasus penggusuran paksa yang terjadi di sejumlah wilayah ibu kota, selama Anies Baswedan menjadi gubernur.
Charlie Al Bajili selaku pengacara publik LBH Jakarta mengatakan, angka tersebut terjadi sejak Januari-September 2018.
"Jumlah korbannya mencapai 366 Kepala Keluarga dan 866 unit usaha, dengan titik penggusuran terbanyak berada di Jakarta Selatan sebesar 23 titik penggusuran," ujarnya di Kantor LBH Jakarta.
Sedangkan pada tahun 2017, selama 76 hari pemerintahan Anies Baswedan mulai dari 16 Oktober hingga 31 Desember, Charlie mengatakan, terdapat 12 titik penggusuran.
"Di mana dari 12 titik itu, 10 merupakan unit usaha, dan dua merupakan hunian," jelasnya.
Itu berarti, kata Charlie, jika ditotal dari Oktober 2017 hingga September 2018, terdapat 91 kasus penggusuran paksa selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
"Mayoritas penggusuran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan catatan angka 91 persen pada Oktober-Desember 2017, dan 75 persen pada Januari-September 2018," papar Charlie.
Namun, angka 91 kasus penggusuran tersebut, dikatakan Charlie, mengalami penurunan dari tahun sebelum Anies Baswedan menjabat.
"Di tahun 2015 terdapat 113 titik penggusuran, tahun 2016 sebanyak 193 titik, dan tahun 2017 sebanyak 110 titik penggusuran," beber Charlie. (Reza Deni)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul LBH Jakarta Mencatat Selama Setahun Anies Menjadi Gubernur Ada 91 Kasus Penggusuran, https://wartakota.tribunnews.com/2018/10/15/setahun-anies-baswedan-jadi-gubernur-91-penggusuran-paksa-terjadi-di-jakarta.
