Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

KIARA Protes Rencana Upacara Pengibaran Bendera HUT RI di Pulau Reklamasi

Mereka menilai, kegiatan tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional di Teluk Jakarta.

KIARA Protes Rencana Upacara Pengibaran Bendera HUT RI di Pulau Reklamasi
Warta Kota/Alex Suban
Inilah suasana Pulau Reklamasi C dan D, di seberang Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok masyarakat yang menamakan diri Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) memprotes rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di upacara peringatan 17 Agustus, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik  Indonesia ke-74 di pulau reklamasi Pulau D

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menilai upacara pengibaran bendera di Pulau D bertentangan dengan semangat kemerdekaan RI yang mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melanggengkan ketidakadilan sosial  bagi masyarakat.

"Peringatan HUT RI yang dilakukan Pemprov DKI di Pulau D adalah bentuk pengkhianatan terhadap spirit dan nilai kemerdekaan RI," kata Susan dalam pernyataannya, Rabu (14/8/2019).

Dia menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki visi untuk melakukan pemulihan Teluk Jakarta, menegakan hukum, serta mewujudkan keadilan sosio-ekologis bagi lebih dari 25 ribu nelayan di Teluk Jakara. 

"Rencana Anies Baswedan peringati HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Pulau D menegaskan bahwa ia tidak berpihak kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional di Teluk Jakarta," tuturnya.

Baca: Enzo Allie Raih Skor Tinggi Usai Jalani Tes Tambahan, TNI AD Pilih Pertahankan Jadi Catar Akmil

Susan melihat, proyek reklamasi Teluk Jakarta sduah bermasalah sejak awal. Karenanya, berbagai organisasi masyarakat sipil menolak proyek ini. 

“Penolakan ini didasarkan pada sejumlah hal, yaitu: hukum, sosial, ekonomi, keterbukaan informasi dan lingkungan hidup. Dari sisi hukum, keberadaan Pulau D jelas-jelas tidak memiliki landasan hukum," katanya. 

Baca: Ganti Rugi untuk Keluarga Ahli Waris Korban Boeing 737-8 Max Lion Air Lebih dari Rp 2 Miliar

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, proyek reklamasi Teluk Jakarta mengakibatkan perolehan tangkapan ikan nelayan menurun sekaligus menurunkan ekonomi masyarakat nelayan. 

Pada saat yang sama, kebutuhan mereka terhadap bahan bakar untuk melaut semakin tinggi. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: chaerul umam
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas