TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maju dan berkembangnya suatu perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan tersebut.

Kesalahan dari pengelolaan manajemen SDM bisa berpengaruh buruk dalam suatu perusahaan, dalam hal ini adalah menyusupnya paham-paham radikal pada para pegawai dari suatu perusahaan, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H saat memberikan pemahaman terkait resonansi kebangsaan dan bahaya radikalisme dihadapan pejabat direksi, eksekutif dan pejabat daerah PT. Bank Syariah Mandiri dalam acara Mandiri Syariah Culture Summit 2019 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri, Jakarta (21/8/19).

Suhardi menjelaskan perusahaan terutama BUMN saat ini cenderung lengah dalam mengelola SDM yang mereka miliki.

Akibatnya banyak pegawai BUMN yang terpapar paham radikal yang kemudian mulai menguasai rumah-rumah ibadah yang ada dalam perusahaan tersebut.

“Kita lihat, tempat ibadah di kementerian dan lembaga, ada juga Perguruan Tinggi. Banyak yang disusupi, kenapa? Karena SDM-nya lengah, meng-underestimate, sehingga dimaanfaatkan, sudah berkelompok mereka, jadi tolong SDM amati betul,” ungkapnya.

Suhardi menegaskan, para pejabat dan eksekutif berkewajiban untuk menyebarkan pengetahuan paham radikalisme, sehingga manajemen di daerah bisa terlindungi dari penyebaran paham radikal dan ikut serta dalam upaya menangkal penyebarannya.

“Nanti harus menjadi “agent of change”.

Para pimpinan bertanggung jawab menyampaikan, menularkan informasi yang telah disampaikan, dan paling penting bagaimana tahapan-tahapan dalam masuknya paham itu bisa di identifikasi oleh pegawai,” imbuh mantan Kabareskrim Polri ini.

Dengan bisa mengidentifikasi itu, lanjut Suhardi, para pegawai diharapkan bisa memberikan langkah-langkah pencegahan dengan memberikan pencerahan sehingga nantinya isu dan paham seperti itu bisa dieliminair, direduksi dan dihilangkan.

Menurut Suhardi, ia memberikan materi yang berbeda-beda di setiap BUMN disesuaikan dengan kepentingan perusahaanatau BUMN tersebut. Tapi ada spektrum-spektrum disesuaikan dengan masing-masing audien.

Ia berharap kedepan masing-masing BUMN bisa meningkatkan kewaspadaannya, sehingga bisa terlindungi dan terus berkiprah demi bangsa.

Selain di BUMN, Kepala BNPT juga aktif memberikan wawasan kebangsaan dan bahaya radikalisme di lingkup Kementerian dan Lembaga Negara.

Seperti pada Selasa (20/8/2019), Suhardi juga tampil menjadi pembicara pada seminar bertajuk Nationalism and Radicalism in The Borderless Era di Jakarta yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Gedung Kemenkeu, Lapangan Banteng.

Pada kesempatan itu, Suhardi mengajak generasi muda, terutama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami peta radikalisme di Indonesia.

“Generasi milenial dengan tingkat idealisme yang tinggi  mudah dipengaruhi karena masih punya cita-cita yang tinggi. Tetapi, mereka juga harus melihat jati dirinya. Oleh sebab itu, kita berikan guidance tentang situasi di sekitar kita, terutama di era teknologi ini, agar mereka dapat membangun negara ini dengan baik,” papar Suhardi Alius pada seminar bertajuk Nationalism and Radicalism in The Borderless Era di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Selain itu, Kepala BNPT menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara di Indonesia ini menjadi tanggung jawab pegawai DJKN Kemenkeu, sehingga mereka perlu wawasan tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia.

"Ini  penting agar nantinya dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya," tandasnya.