Warga Tangerang Demo Wali Kota Gara-gara Ambulans Puskesmas Tolak Angkut Jenazah Bocah
“Apalagi yang notabenenya kepada kepentingan masyarakat kecil dan lemah ketika ini pernah terjadi jangan lagi kembali terjadi,” kata Syaiful.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Masyarakat Kota Tangerang Peduli adakan protes terkait penolakan Puskesmas Cikokol yang tak mau pinjamkan ambulans, Senin (26/8/2019)
Kelompok masyarakat Tangerang merasa prihatin atas penolakan pelayanan Puskesmas Cikokol pada jenazah Husein (8) bocah tewas tenggelam di Sungai Cisadane.
Jenazah Husein tak dapat pelayanan ambulans lantaran tersandung SOP - standar operasional prosedur.
Mereka gelar aksi treatikal dengan membawa replika mayat ke Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (26/8/2019).
Baca: Wali Kota Tangerang Salahkan Anak Buah Gara-gara Viral Paman Gendong Jenazah Ponakan dari Puskesmas
Aksi yang mengatas namakan masyarakat Kota Tangerang Peduli tersebut berkeliling ke setiap dinas- dinas yang berkantor di lokasi ini.
“Ini adalah aksi sosial dalam rangka pembenahan mengenai dunia kesehatan Kota Tangerang. Kami lihat selama ini masyarakat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan di Kota tangerang,” ujar Syaiful Basri selaku koordinator aksi.
Ia menilai pemerintah kurang peka atas apa yang terjadi atas pelayanan kesehatan di Kota Tangerang yang kurang optimal.
“ini bukan yang pertama kali terjadi pada di Kota Tangerang terkait masalah buruknya pelayanan kesehatan. Pernah juga sebelumnya terjadi di beberapa Puskesmas yang ada di Kota Tangerang,” ucapnya.
Baca: Cerita Lengkap Supriyadi Gendong Jenazah Ponakan ke Rumah Karena Tidak Diberi Ambulans Puskesmas
Dengan demikian, pihaknya menuntut kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk lebih serius menangani persoalan - persoalan tentang kesehatan.
“Apalagi yang notabenenya kepada kepentingan masyarakat kecil dan lemah ketika ini pernah terjadi jangan lagi kembali terjadi,” kata Syaiful.
Syaiful juga singgung alasan Wali Kota dan Dinas Kesehatan yang menolak korban kurang relevan.
Dengan kondisi yang saat itu tengah terjadi.
“Sekarang andaikan ada pasien kritis yang menggunakan mobil ambulans dan meninggal dunia apakah langsung diturunkan dari mobil itu,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan pimpinan fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto.
Menurutnya kejadian tersebut merupakan puncak dari lemahnya pelayanan publik Pemerintah Kota Tangerang.
"Saya kira kejadian ini puncak dari lemahnya pelayanan publik Pemkot Tangerang. Saya hanya saja, SOP dari Dinas Kesehatan kaitan pelayanan 112 yang dibanggakan Pak Wali Kota tidak memasukkan pengecualian kejadian khusus atau emergency," tutur Turidi.
"Saya lihat, penggunaan ambulance juga tidak maksimal sosialisasinya. Terbukti banyak sekali warga yang ingin memakai mobil jenazah. Karena tidak paham dan juga terlalu birokratis. Akhirnya masyarakat lebih memilih pelayanan ambulans jenazah atau ambulance pembawa orang sakit yang dimiliki oleh Partai Gerindra hasil sumbangan dari Pak Sufmi Dasko Ahmad, Anggota DPR RI Banten III yang diberikan ke kader Gerindra guna melayani di 13 Kecamatan," imbuhnya.
Turidi menyebut Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah harus bertanggung jawab dalam hal ini.
Dan petugas Puskesmas tidak juga harus disalahkan, karena mereka bertindak berdasarkan SOP yang ada, yang perlu dipertanyakan adalah si pembuat SOP yang kaku dan tidak fleksible terhadap emergency.
"Ya kaku, itu gambaran kebijakan pemerintah yang kaku terhadap pelayanan publik. Semua kaitan pelayanan kebijakan publik harus dievaluasi demi mengedepankan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini, Wali Kota harus bertanggung jawab, yang dilaporkan jangan hanya Asal Bos Senang (ABS) saja," kata Turidi.
Lebih lanjut Turidi menegaskan, pihaknya akan mengkritisi pengajuan anggaran Pemkot Tangerang yang selama ini lebih dominan untuk acara ceremonial dan pencitraan saja.
Serta akan mencoret program yang tidak pro rakyat.
"Kami akan mengkritisi pengajuan anggaran Pemkot Tangerang yang selama ini terlihat lebih dominan untuk kegiataan ceremonial dan pencitraan saja. Akan tetapi faktanya begitu kaku dan sangat merugikan masyarakat. Bahkan, kami akan coret program yang tidak pro rakyat," paparnya. (dik)
Penulis: Andika Panduwinata