Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan polemik kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta sebetulnya bisa diselesaikan secara cepat.

Untuk menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Gubernur DKI kuncinya ada pada dua partai pengusung yakni PKS dan Partai Gerindra.

"Sebenernya Wagub DKI itu udah selesai, kalau partai pengusung ini mau berkonsolidasi," ucap Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Baca: Arif Mujahidin Sambut Finalis Piala Dunia Danone Nation Cup U-12 di Barcelona

PKS yang berhak mengisi posisi wakil gubernur DKI Jakarta, sudah mengusung dua nama yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Agung Yulianto diketahui adalah Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta.

Selain menjadi politikus, Agung juga dikenal sebagai pengusaha sukses.

Dirinya adalah Direktur Utama PT Herba Penawar Alwahida Indonesia, yang bergerak di bidang produk-produk herbal halal di Indonesia.

Baca: Masih Berusia 14 Tahun, Terduga Teroris ZA yang Ditangkap Di Denpasar Bali Akan Diperlakukan Khusus

Sedangkan Ahmad Syaikhu adalah politisi PKS yang pernah menjadi Anggota DPRD Bekasi tahun 2009-2013.

Syaikhu juga pernah menjabat Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018.

Kini dirinya menjabat Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Menurut Prasetio, meski sudah didorong PKS, dua nama tersebut masih belum terdengar familiar.

Bahkan katanya masih ada komunikasi yang terhambat antara PKS dan Gerindra soal pemilihan sosok pengisi wagub DKI.

Baca: Maia Estianty Pamer Foto Masa Muda Irwan Mussry, Paras Tampan sang Pengusaha Jadi Sorotan

Ia menyarankan agar kedua parpol pengusung bisa segera duduk bersama membahas persoalan ini agar mantap mengajukan nama untuk dilanjutkan ke sidang paripurna.

"Saya juga nggak ngerti, kan belum pernah di paripurna kan, itu aja masih sedikit komunikasi. Para fraksi Gerindra dan PKS, cobalah duduk bareng rapi, siapa orangnya kita majukan di paripurna," kata dia.

Siap mundur

Politikus PKS, Ahmad Syaikhu kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Meskipun telah menyandang status anggota DPR, ia mengaku siap mundur dari posisinya saat ini bila diminta menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau memang serius, dibahas dan saya harus maju dan partai memerintahkan saya di DKI, saya tinggal mundur," kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2019).

Syaikhu mengaku hingga detik ini dirinya belum mencabut ataupun menyodorkan surat keputusan pengunduran diri sebagai calon Wakil Gubernur DKI.

Baca: Arsenal Masih Susah Menang di Kandang Manchester United

Baca: Kenaikan Tarif Tol Jakarta-Tangerang Ditunda, Ini Penyebabnya

Saat ini, PKS masih mengusung dirinya bersama Agung Yulianto.

Keputusan apakah akan memilih jabatan sebagai anggota DPR atau menduduki kursi Wakil Gubernur DKI, Syaikhu mengatakan semuanya tergantung pada keseriusan DPRD DKI Jakarta membahas kelanjutan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI.

"Sebetulnya semangatnya tinggal dari DPRD saja. Kalau DPRD serius tinggal dipilih satu dari dua, itu selesai," ungkapnya.

Syaikhu menyebut pengalamannya menjadi Wakil Walikota Bekasi akan menjadi modal dalam menjalankan tugas bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebab Ketua DPW PKS Jawa Barat ini menilai tugas Anies Baswedan memimpin Ibu Kota dengan kompleksitas permasalahan tinggi sudah cukup berat.

Baca: Info BMKG: Peringatan Dini Cuaca Buruk dan Gelombang Tinggi Besok Rabu 2 Oktober 2019

Tentu sinergi antara seorang kepala daerah dan wakilnya diharapkan bisa saling melengkapi pekerjaan satu sama lain.

Syaikhu berharap Anies bisa secepat mungkin mendapatkan partner membangun Ibu Kota.

"Nggak mungkin semuanya diselesaikan kepala daerah, itu terlalu berat apalagi DKI yang sedemikian kompleksitas tinggi gitu ya. Tentu perlu ada support dari wakil kepala daerah," kata dia.

Berharap pakai aturan lama

Banyak pihak berharap struktur anggota DPRD baru periode 2019-2024 bisa segera mengebut proses pemilihan Wakil Gubernur DKI yang sudah kosong setahun belakangan.

Sebelumnya persoalan ini mandek lantaran panitia khusus (pansus) pemilihan wagub DKI terdahulu belum merampungkan pembentukan tata tertibnya.

Seiring dengan dilantiknya anggota DPRD DKI periode 2019-2024, struktur pansus pemilihan wagub DKI periode kemarin, mesti dibentuk ulang mengingat ada beberapa anggota pansus lama yang tak lagi duduk di kursi anggota dewan.

Baca: Upaya Sofyan Basir Ajukan Idrus Marham Sebagai Saksi Meringankan Terganjal Izin

Namun pembentukan pansus harus menunggu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan fraksi-fraksi di DPRD terbentuk.

Prosesnya, dijadwalkan rampung pada pertengahan bulan September 2019.

Baca: Kendaraan Lain Rusak dan Terbakar, Ajaib Bus Ini Cuma Lecet saat Kecelakaan Maut di Tol Cipularang

Usai rampung secara keseluruhan, berikutnya setiap fraksi akan mengirim perwakilan untuk masuk dalam anggota pansus.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi berharap pansus baru tak lagi menunda-nunda tahapan pemilihan wagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Baca: Sepekan Dilantik Jadi Anggota DPRD DKI, Anak Ketua MPR Blak-blakan: Ternyata Nggak Langsung Kerja

Ia berharap pansus baru dapat bekerja efektif dengan memanfaatkan waktu yang tersedia.

"Harapan saya, Pansus yang baru itu nanti, bekerja secara efektif," kata Suhami, Senin (2/9/2019).

Suhaimi juga berharap supaya pansus baru tidak lagi mengutak-atik tatib yang sudah dirumuskan pansus lama.

Hal ini dimaksudkan agar pansus baru tidak membuang-buang waktu hanya untuk menggodok kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya.

Sebab bila diubah, bukan tidak mungkin proses pemilihan wagub DKI kembali molor makin lama.

"(Harapnnya pansus baru) memanfaatkan hasil yang kemarin dikerjakan oleh pansus lama. Meskipun belum disahkan," ucap dia.

Baca: Rayya Sebut Tersangka V Perempuan Pemeran Utama Vina Garut yang Justru Minta Dirinya Terlibat

Pansus lama sebenarnya sudah menjadwalkan pengesahan tatib pemilihan Wagub.

Tapi sayangnya, dari tiga kali rapat digelar semuanya batal karena tidak kourum alias tak terpenuhinya jumlah anggota yang harus hadir dalam rapat.

Sebagai upaya antisipasi hal ini terulang, Suhaimi meminta pansus baru menyusun timeline kegiatan mulai dari pengesahan tatib, pembubaran pansus, pembentukan panitia pemilihan hingga rapat paripurna, agar segala prosesnya berjalan sesuai jadwal.

"Jadi mestinya nanti salah satu yang harus dilakukan oleh pansus adalah membuat plan tablenya sampai kepada paripurna. Sehingga ada targetnya," pungkas Suhaimi.

Anies pasrah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum ada progress sama sekali dari kelanjutan pemilihan Wakil Gubernur pengganti Sandiaga Uno yang kini berada di tangan panitia khusus (pansus).

Padahal, kursi DKI 2 sudah kosong lebih dari satu tahun lamanya.

Baca: Anies Baswedan Tampung Aspirasi Taksi Online untuk Evaluasi Sistem Ganjil Genap

"Belum ada hal yang baru dari saya, kita lihat saja dari DPRD," kata Anies Baswedan saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Menurutnya, jika keberlanjutan pemilihan Wagub DKI ditanyakan kepadanya, hal tersebut kurang tepat.

Anies Baswedan mengatakan hingga kini dirinya masih sabar dan terus menunggu proses yang kini tengah berlangsung di DPRD.

"Masih di Pansus, tanyanya sama pansus aja. Kita masih menunggu, saya juga masih menunggu," ucap Anies Baswedan.

Kursi jabatan DKI 2 pengganti Sandiaga Uno masih terkendala laporan hasil revisi tata tertib Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wagub DKI.

"Memang di Pansus (kendalanya). Karena mereka belum membuat laporan hasil revisi dari Kemendagri," ucap Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi di DPRD DKI, Kamis (15/8/2019).

Dalam tatib hasil revisian tersebut, Kemendagri meminta nomenklatur dalam tatib diubah dari semula menghasilkan produk 'peraturan DPRD', menjadi 'keputusan DPRD'.

Hal lainnya yakni terkait bagaimana mekanisme bila dalam pemilihan mengalami deadlock alias jalan buntu, dan jika perolehan suara hasil voting dua calon wagub DKI di DPRD mendapat angka yang sama.

Bilamana Pansus tak kunjung menindaklanjuti revisian Kemendagri ini, maka rapat pimpinan gabungan untuk pemilihan Wagub DKI masih belum bisa dilakukan.

"Selama perbaikan belum dilakukan ya rapimgab belom bisa. Jadi pelaksanaan perbaikan belum dijalani," ucap dia.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah menjomblo selama 1 tahun meminta agar DPRD DKI bisa merampungkan agenda pemilihan wagub DKI sebelum masa jabatan mereka berakhir.

Sebab diketahui, Anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 26 Agustus 2019.

Setidaknya ada 65 persen wajah baru bakal menghiasi jabatan anggota dewan.

"Harapannya ini bulan terakhir dewan bertugas saya berharap salah satu agenda yang dituntaskan soal wagub," harap Anies.

Sebagai informasi, Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI lewat surat pernyataan yang disampaikan ke Anies Baswedan pada 10 Agustus 2018 silam.

Baca: Izinkan PKL Berdagang di Jalanan Jatibaru, MA Hukum Gubernur Anies Bayar Rp 1 Juta

Tapi sudah 1 tahun berlangsung, hingga kini DPRD DKI Jakarta belum juga menentukan pengganti Sandiaga.

Adapun PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung telah menyerahkan dua nama cawagub kepada Anies Baswedan, untuk dilanjutkan ke Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Keduanya yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu