TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah dua tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin Ibu Kota. Memasuki tahun keduanya, program-program dan kebijakan sang gubernur masih dianggap kurang maksimal.

Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari fraksi PDI-Perjuangan, Ima Mahdiah secara pribadi menilai, sejak memimpin pada Oktober 2017 silam, hingga saat ini Anies belum juga mengurusi naturalisasi sungai-sungai di Jakarta.

"Sudah dua tahun, kita pantau tak ada naturalisasi. Kalau saya lihat contohnya pak Anies belum kerjakan naturalisasi. Karena kita kan mau mau menghadapi musim hujan," ucap dia di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Baca: KSAD: Istri Anggota TNI AD Tidak Bisa Dipisahkan dari Suaminya

Lanjut Ima, bukannya fokus mengurusi naturalisasi sungai selama jauh-jauh hari, sehingga siap ketika musim penghujan tiba, sang gubernur justru membuat program kebijakan yang bukan masalah fundamental warga Ibu Kota.

Mantan Mendikbud itu dianggap lebih fokus pada pembuatan program yang bisa meningkatkan elektoral dirinya semata.

Seperti menghadirkan event balap mobil listrik skala internasional, Formula E. Serta membuat lintasan khusus sepeda sepanjang 63 kilometer.

"Malah buat sesuatu yang kira-kira Formula E, terus bikin jalanan sepeda," ujarnya.

"Kalau menurut saya pak Anies harus cari hal-hal yang fundamental, jadi bukan hanya buat yang elektoral. Karena kita di sini orang politik, cuma juga harus perhatikan masyarakat, permasalahan yang paling fundamental," imbuh Ima.

Menurut mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini, ada dua permasalahan fundamental warga Jakarta.

Antara lain soal transportasi dan naturalisasi sungai. Selain itu, pembangunan rumah susun juga perlu digalakkan. Terutama rusun yang diperuntukan bagi kalangan menengah ke bawah.

Meski sudah membuat rumah DP 0 rupiah, Ima menyebut peruntukannya hanya kepada kalangan menengah ke atas. Alias mereka yang punya gaji Rp7 juta ke atas yang bisa mengangsurnya.

Padahal, janji Anies ketika menyiapkan rumah DP 0 rupiah diperuntukan kepada mereka yang punya gaji Rp4 juta - Rp7 juta.

"Perumahan itu penting bagi masyarakat DKI, terutama bangun ke atas. Tapi masyarakat yang butuh rusun itu bukan kelas menengah, tapi kelas menengah bawah," ujar dia.