TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini tengah mengkaji kebijakan soal kenaikan pajak parkir.

Pertanyaan soal tarif parkir yang kemungkinan naik pun timbul dari kebijakan yang tengah digodok tersebut.

Lalu apa manfaatnya dan bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha parkir?

Seperti dilansir dari tayangan Youtube Kompas TV (28/10/2019), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha meningkatkan penggunaan transportasi umum dengan menaikkan pajak parkir.

Pemerintah DKI Jakarta akan menaikkan pajak parkir sekitar 30%.

Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pertumbuhan kendaraan mobil di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dibandingkan kendaraan lain.

Fakta dari data tersebut, kenaikan mobil tiap tahun di atas 6%.

Pada 2015 tercatat ada 3,46 juta mobil, naik menjadi 3,52 juta mobil di 2016, dan di 2018 ada 3,99 juta mobil di DKI Jakarta.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut, rencana kenaikan pajak dan tarif parkir belum perlu dilakukan, mengingat transportasi umum belum cukup memadai.

“Menurut saya tidak perlu naik dulu, alasannya harus jelas. Pemprov harus jelas, yang naik hanya di gedung-gedung komersial, atau gedung-gedung milik pemprov,” ujarnya.

Agus Pambagio menambahkan, kalau peraturan sudah jelas, juga ada ketersediaan gedung parkir Park and Ride di beberapa stasiun atau halte besar, sehingga orang akan memarkir kendaraan disitu.

“Tentu tarifnya tidak boleh mahal, kalau tidak orang akan naik kendaraan pribadi,” ungkapnya.

Dengan adanya kabar yang beredar jika tarif parkir akan naik mengikuti pajak parkir yang akan naik, ini yang membuat perkumpulan pengelola perpakiran Indonesia khawatir.

Menurut Muhammad Fauzan Ketua Perkumpulan Pengelola Perpakiran Indonesia, kalau memang pajak akan naik, idealnya tarif parkir juga naik, agar tak semakin membebani para pelaku pengelola parkir.