TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengalihkan isu dan menyalahkan anak buah terkait anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon di usulan APBD 2020.

“Bukan jawaban semacam itu yang publik tunggu dari Gubernur Anies. Pada kenyataannya, seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. Tidak ada urusan dengan cari panggung,” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Willliam Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2019).

Anggota termuda DPRD DKI Jakarta itu menyarankan agar Gubernur Anies segera saja memenuhi inti tuntutan PSI, yaitu segera membuka detail komponen usulan APBD DKI ke publik.

“Kenapa disembunyikan? Beri ruang anggota DPRD mengkritisi. Beri ruang publik berpartisipasi,” kata William.

William menilai penting sekali rakyat bisa melihat isi penggunaan uang mereka.

APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya.

“Saya disumpah untuk menjaga uang rakyat. Saya dan rekan-rekan DPRD hanya menjalankan tugas dan sumpah jabatan kami. Silakan Gubernur buat opini apa, kami terus bekerja,” kata William.

“Jawaban Gubernur Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kepemimpinannya,” kata William.

William menyatakan, Anies sudah dua tahun menjadi gubernur.

Ia sudah punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggapnya belum ideal.

“Yang terjadi sekarang, Pak Gubernur mengkambinghitamkan sistem dan bawahannya. Kalau beliau baru jadi gubernur selama dua minggu, mungkin bisa diterima. Pertanyaaannya, selama dua tahun ini, kenapa belum juga dikerjakan?” lanjut William.

Pada Rabu kemarin, di Balai Kota, Anies mengatakan, “Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi.”

Pada kesempatan yang sana, Anies menambahkan, “Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way."

• Sewa Konsultan Asing Kaji Dampak Pemindahan Ibu Kota, Pemprov DKI Ajukan Anggaran Rp 10 Miliar

• Komjen Pol Idham Azis Jadi Kapolri, Ini Tanggapan Lemkapi

Anggaran lem Aibon ini pertama kali diungkap William pada Selasa 28 Oktober 2019.

Wiliam mem-posting screen capture apbd.jakarta.go.id.

Di sana tertera Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

Total anggaran Rp 82,8 miliar. Kini, apbd.jakarta. go.id tidak bisa lagi diakses setelah ditutup Gubernur.