TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah, kembali mengungkap temuan baru anggaran janggal di jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Penemuan tersebut berupa anggaran untuk pembelian penghapus cair atau tipe-ex senilai Rp 31 miliar.

Ima Mahdiah menganggap anggaran tersebut terlalu tinggi untuk membeli tipe-ex.

"Ada di sini contohnya penghapus cair atau tipe-ex, itu sekira Rp 31 miliar. Karena sekolah mana yang akan mau dikasih tipe-ex dan sepertinya penganggaran ini terlalu tinggi banget ya Rp 31 miliar," ujar Ima Mahdiah dalam tayangan yang diunggah KompasTV, Sabtu (9/11/2019).

Selain anggaran pembelian tipe-ex, sebelumnya Ima Mahdiah juga menemukan anggaran untuk pembelian pasir senilai Rp 51 miliar.

Menurut Ima, jumlah tersebut dianggap janggal karena anggaran bukan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana atau gedung kantor tetapi untuk alat peraga sekolah.

"Karena kalau kemarin saya lihat dari dokumen data dari KUA-PPAS, itu bukan untuk pemeliharaan sarana prasarana bahkan gedung kantor, bukan. Tapi di sini jatuhnya untuk alat peraga untuk SMP, SMK, Bisnis Manajemen dan SMK Teknologi itu yang menurut saya janggal, buat apa pasir sebanyak itu," jelas Ima.

Ima mengaku memperoleh data anggaran janggal tersebut setelah pembahasan Komisi E dengan Dinas Pendidikan.

"Karena saya ini mendapatkan datanya langsung ketika setelah membahas Komisi E dengan Dinas Pendidikan. Saya minta softcopy-nya sampai data komponen, kita bantu menyisir, kita menemukan yang seperti itu," ungkap Ima.

Selain pembelian tipe-ex dan pengadaan pasir, Ima juga menemukan beberapa kejanggalan data anggaran Dinas Pendidikan untuk alat peraga sekolah lainnya.

Seperti thinner sekira Rp 40 miliar dan helm proyek senilai Rp 34 miliar.

"Helm proyek ini di sini ditulisnya untuk BOP SMP Negeri Rp 32 miliar lalu BOP SMK Negeri Bisnis dan Manajemen itu Rp 1,8 miliar jadi total semua Rp 34 miliar," ungkap Ima.

Ima menuturkan, awal dari permasalahan anggaran DKI adalah tidak adanya transparansi.

"Nah di sini menurut saya awal dari permasalahan adalah tidak adanya transparansi," tutur Ima.