Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Trotoar Kemang yang Dibangun di Lahan Warga Rentan Digugat

Menurut Kamillus, baik konsolidasi tanah maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan oleh BPN

Trotoar Kemang yang Dibangun di Lahan Warga Rentan Digugat
Istimewa
Pelebaran pedestrian di kawasan Kemang, Jakarta Selatan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum pengusaha dan warga terdampak pelebaran pedestrian atau trotoar di area sekitar Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, menilai pelebaran tersebut tidak sesuai aturan.

Menurut Kamilus, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengklaim melaksanakan pelebaran trotoar di Kemang dengan menggunakan Peraturan Menteri Agraria/ATR Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah serta UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Baca: Ahli Waris dan Petugas Satpol PP Sempat Bersitegang saat Proses Eksekusi Lahan di Pos Pengumben

Menurut Kamillus, baik konsolidasi tanah maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan oleh lembaga pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional.

"Peserta konsolidasi tanah adalah para pemegang hak atas tanah baik  orang perorangan maupun badan hukum. Penyelenggara Konsolidasi tanah adalah Kantor Pertanahan Nasional," katanya sesuai keterangan pers yang diterima, Rabu (4/12/2019).

“Harusnya kan jangan merugikan warga pemilik dan pengguna lahan di Kemang. Ini lahan milik warga, bukan milik pemerintah daerah. Posisi Pemprov DKI menempatkan aset trotoar di atas lahan warga, posisinya lemah jika suatu hari digugat warga,” ungkap Kamilus.

"Apabila Pemda DKI Jakarta membutuhkan lahan untuk pelebaran  trotoar harus mematuhi peraturan yang ada dan tidak merugikan pemilik lahan. Harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil," lanjut Kamilus.

Kamilus yang merupakan mantan staf khusus bidang pengaduan masyarakat Provinsi DKI Jakarta era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu melanjutkan, warga pemilik dan pengguna lahan di Kemang Raya terganggu akses dan usahanya.

Bahkan beberapa di antaranya mengaku kehilangan omzet besar karena sepinya pelanggan lantaran sulitnya parkir kendaraan karena terhalang trotoar.

“Warga yang lahannya terkena dampak pelebaran trotoar di Kemang Raya usahanya menjadi lesu dan bisa terancam bangkrut karena sulitnya akses dan parkir kendaraan pelanggan,” ujar Kamilus, yang juga seorang advokat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas