Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Dwi Wahyu Daryoto menyatakan pihaknya siap diaudit.

Hal tersebut dikatakannya merespons tudingan fraksi PDI-Perjuangan soal adanya penyelundupan kebijakan dari Gubernur Anies Baswedan dengan cara melimpahkan banyak proyek ke BUMD DKI, termasuk JakPro.

"JakPro siap diaudit. Loh ini kan uang rakyat malah wajib diaudit," kata Dwi Wahyu Daryoto di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Baca: Anies Baswedan Tampil di Acara Penutupan Munas Golkar

Dwi Wahyu Daryoto mempersilakan PDIP untuk mengawasi dan membuktikan tudingannya tersebut.

JakPro pun mengaku selama ini aktif mengomunikasikan segala rencana kegiatan kepada DPRD DKI, mulai dari presentasi, kunjungan kerja, hingga pengawasan rapat kerja.

"Silakan diawasi saja, saya terima kasih dia ngomong gitu. Silakan diawasi saja kita, dan silakan dibuktikan," ujarnya.

Baca: PDIP Bantah Ada Dinasti Politik setelah Gibran dan Bobby Maju dalam Pilkada 2020

"Siapa bilang DPRD nggak bisa menjangkau, saya persentasiin semua, saya terbuka, kunjungan kerja saya ajak, pengawasan raker juga, proyek juga saya persentasiin, BIN juga, kan saya ada build building information modern, kalau mau audit silakan," jelas dia.

Sebelumnya fraksi PDI Perjuangan menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang melancarkan penyelundupan kebijakan lewat BUMD.

Hal tersebut dikatakan Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak dalam rapat paripurna Raperda APBD Tahun 2020, Rabu (4/12/2019), di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Baca: Gerindra dan Demokrat Kompak Minta Anies Baswedan Tutup Rumah Potong Babi di Jakarta Barat

Ia melihat banyak program yang harusnya ditugaskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) justru dilimpahkan ke BUMD.

Pelimpahan program itu meliputi PT Jakarta Propertindo (JakPro) yang ditugaskan membangun rumah DP 0 Rupiah, Jakarta International Stadium (JIS), Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta, event balap internasional Formula E tahun 2020, dan revitaslisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Baca: Cerita Megawati Selamatkan Prabowo saat Jadi Presiden, Marah Besar ke Menlu dan Panglima TNI

"Program-program tersebut seharusnya bisa didelegasikan kepada SKPD terkait," ujar Jhonny.

Padahal program seperti rumah DP 0 Rupiah bisa dikerjakan Dinas Perumahan dan Revitalisasi TIM oleh Dinas Pariwisata.

Menurut dia, Anies yang kerap menunjuk BUMD ketimbang SKPD bisa membuat jajaran perangkat daerah itu tumpul.

Mengingat, Anies seolah ogah memberikan amanah ke SKPD untuk membereskan program-program tersebut.

"Karena seolah Gubernur tidak memberi amanah menyelesaikan program tersebut," kata dia.