TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Internet Development Institute (ID Institute) Sigit Widodo menyoroti besarnya rencana anggaran pembelian atau pengadaan unit komputer yang besarnya mencapai Rp 128,9 miliar. Salah satu yang disoroti adalah anggaran untuk storage sebesar Rp 58,5 miliar.

"Dengan anggaran sebesar Rp 10 miliar saja, kapasitas yang didapat sudah sangat besar. Sayangnya tidak ada penjelasan detail, berapa kapasitas storage yang diperoleh dengan dana Rp 58,5 miliar itu. Kalau ada, ini lebih mudah dicek standarnya ketimbang komputer mainframe. Tapi menurut saya, anggaran ini terlalu besar," ujar Sigit dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2019).

Terkait komputer kelas mainframe, Sigit mengakui memang mahal dan sangat jarang digunakan sehingga agak sulit untuk menentukan harga standarnya. Menurut dia, harga komputer kelas mainframe harus ditanyakan langsung ke IBM.

"Ini (komputer kelas mainframe) agak berbeda dengan komputer kelas laptop, desktop, atau server yang lazim digunakan sehingga kita bisa tahu pasti harga patokannya," tandas dia.

Baca: Polemik APBD DKI Jakarta, Anggota BK DPRD Fraksi PSI: Belum Ada Vonis Bersalah Bagi William

Sigit mengungkapkan juga seringkali untuk perangkat komputer bernilai di atas ratusan juta, vendor bisa memberikan diskon cukup besar.

Dia menduga bisa jadi benar bahwa harga mainframe Z14 ZR1 sebesar Rp 66,6 miliar, namun vendor kemungkinan memberikan diskon yang cukup besar.

"Apalagi tahun ini IBM sudah merilis verso Z15, jadi Z14 itu sebetulnya produk tahun lalu yang biasanya bisa didiskon cukup besar. Tapi ini harus dikonfirmasi lagi ke IBM," tutur dia.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan anggaran pembelian komputer harus diperdalam, apakah benar Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta membutuhkan komputer kelas mainframe.

Pasalnya, Z14 ZR1 yang dirilis tahun lalu oleh IBM memiliki kemampuan untuk menjalankan 850 juta informasi terenkripsi dalam satu hari.

"Apakah kapasitas setinggi ini dibutuhkan BPRD Jakarta? Kalau iya, buat apa? Mereka harus bisa menjelaskan detail kebutuhannya dan bukan sekedar meminta anggaran untuk membeli sistem semahal itu," tegas Mantan

Chief Operating Officers (COO) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini.

Menurut Sigit, jika BPRD DKI Jakarta menyampaikan kebutuhannya secara terbuka, maka akan banyak sekali solusi yang bisa ditawarkan oleh vendor-vendor.

Sigit pun curiga dengan kengototan DKI Jakarta memakai IBM.

"Entah kenapa ini kok seperti ngotot sekali harus pakai IBM? Ini kan mengundang tanda tanya. Seharusnya mereka cukup menyampaikan spesifikasi tanpa harus menyebut merek tertentu," ujar dia.

Sigit mengaku yakin jika pemerintah DKI Jakarta terbuka terkait pembelian komputer ini, maka banyak vendor yang memberikan solusi dengan harga yang lebih murah.

"Saya yakin banyak vendor yang bisa memberikan solusi dengan harga yang tidak mencapai ratusan miliar. Saya sarankan dibuka saja ke publik secara transparan dan dilakukan lelang untuk pengadaannya," pungkas Sigit.

Berdasarkan situs apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer tersebut terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unitstorage untuk mainframe.

Adapun rincian anggaran pengadaan komputer yaitu, satu unit komputer mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN), dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN), enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN) dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.