TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan tanggapan mengenai polemik soal anggaran komputer dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Rencana anggaran pengadaan komputer Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) tersebut mencapai Rp 128,9 miliar.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta, melalui Gubernur Anies Baswedan mengatakan soal anggaran ini semuanya masih dalam pembahasan.

"Semuanya sekarang dalam pembahasan, biar dibahas antar DPRD," ujar Anies Baswedan, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (9/12/2019).

Menurut Anies, polemik soal anggaran komputer Badan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut adalah perdebatan antar anggota DPRD.

"Kan itu perdebatan antar dewan," lanjut Gubernur DKI Jakarta ini.

Dalam daftar anggaran BPRD, anggaran terbesar digunakan untuk pembelian 1 unit komputer mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar.

Anthony membantah telah menyebarkan informasi anggaran tersebut kepada media.

Politisi PSI ini mengaku dirinya hanya mengomentari besaran anggaran tersebut dalam rapat.

"Tentunya saya sangat menghormati setia keputusan Komisi C, kalau memang dirasa saya melanggar etika, silakan saja dilaporkan," ujar Anthony, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (9/12/2019).

"Kalau dirasa saya bertanya melanggar etika ya nggak apa-apa," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Andyka menyebut Komisi C telah sepakat melaporkan Anthony.

"Kita akan lakukan, jadi langkah-langkah politis yang akan kita lakukan adalah kita akan melaporkan ke BK," jelas Andyka, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (7/12/2019).

Selain melaporkan ke BK, Andyka juga menuturkan pihaknya akan mengambil langkah administratif.