Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 597 personel polisi bersiaga mengamankan kegiatan musik terbesar di Asia Tenggara, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019.

Event ini berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, 13 hingga 16 Desember 2019.

"Ada 597 personel. (Pengamanan) Nanti kita mulai hari ini," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Baca: Nadiem Makarim Ibaratkan Asesmen Kompetensi Seperti Belajar Renang

Kepolisian Metro Jakarta Pusat juga mengerahkan personel berpakaian preman di area event musik bergenre dansa elektronik tersebut.

Pengamanan dilakukan tiga pihak, kepolisian, Satpol PP DKI, serta internal panitia.

"Kita sudah koordinasi dengan penyelenggara dan Pemprov, ada petugas polri yang berkoordinasi dengan petugas Satpol PP dan panitia, menggunakan pakaian preman dan pakaian dinas. Sudah ada bagian masing-masing," ujarnya.

Baca: Jusuf Kalla: Bangsa Akan Lembek Jika Generasi Mudanya Tidak Mau Bekerja Keras

Bantuan pengamanan yang diberikan kepolisan lantaran event DWP 2019 sudah mengantongi izin.

"Pemprov menyampaikan bahwa DWP harus berjalan karena sudah ada izinnya. Kami di lapangan akan membackup untuk pengamanannya," katanya.

Aksi tolak DWP

Aksi tolak event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 berlangsung di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Puluhan orang membentangkan spanduk penolakan acara tersebut di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan.

Spanduk yang dibentangkan bertuliskan ”Gubernur Pilihan Umat Pro Maksiat. Konser Maksiat DWP 2019”, lengkap dengan gambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di bagian kiri spanduk.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya ini menilai moral warga Jakarta bisa tergadai akibat penyelenggaraan event tersebut.

Baca: Maruf Amin Minta Fachrul Razi Revisi Peraturan Menteri Agama Tentang Majelis Taklim

"Gubernur dipilih umat tapi pro maksiat. Ini bukan persoalan biasa. Ini moral DKI tergadai," kata Korlap Aksi Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran dari atas mobil komando.

Menurut Rahmat, pihaknya punya kewajiban untuk melawan hal-hal maksiat semacam DWP.

Pasalnya, kegiatan yang terselenggara selama tiga hari, 13-16 Desember 2019 itu disebut akan menjurus maksiat dan penuh mudarat.

Baca: Suparman Marzuki: Pengawasan Internal dan Eksternal Hakim MK Diperlukan

Jika Anies bergeming dan tidak mengambil tindakan apa-apa, maka katanya, Jakarta tinggal menanti azab Tuhan.

"Kami punya peran moral untuk melawan hal-hal semacam ini. Ini kegiatan dilaksanakan tiga hari tiga malam. Apa yang akan terjadi (jika dibiarkan), maka tunggu lah azab tuhan," tegas dia.

Bakar ban

Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya membakar ban di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (12/12/2019) sore.

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-16 Desember 2019.

Asap hitam dari ban yang dibakar massa terlihat membumbung tinggi.

Arah angin yang berembus ke selatan, membuat asap hitam tersebut masuk ke area Balai Kota DKI Jakarta.

Baca: Anies Baswedan Bangun Lagi Hunian DP 0 Rupiah di Jakarta Timur

Massa yang diperkirakan berjumlah 50 orang tersebut juga membentangkan spanduk bertuliskan "Konser Maksiat DWP, Free Sex, Narcotic, Alcohol. Tolak Konser Maksiat DWP 2019."

Korlap Aksi Ketum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran dalam orasinya meminta Anies Baswedan memikirkan ulang secara bijak dengan pertimbangan asas manfaat kegiatan tersebut.

"Kami minta kepada gubernur DKI Jakarta tolong dipikirkan secara matang, bijak dan profesional dan perlu dipertimbangkan apa asas manfaat kegiatan ini," ujarnya dari atas mobil komando.

Baca: Suparman Marzuki: Pengawasan Internal dan Eksternal Hakim MK Diperlukan

Mereka meminta Anies menghentikan kegiatan DWP sesegera mungkin.

Jika tidak, massa mengancam menggeruduk lokasi event musik tersebut.

"Kami minta kegiatan ini dihentikan. Sebelum kami membatalkan di TKP," katanya.