Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 597 personel polisi bersiaga mengamankan kegiatan musik terbesar di Asia Tenggara, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019.

Event ini berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, 13 hingga 16 Desember 2019.

"Ada 597 personel. (Pengamanan) Nanti kita mulai hari ini," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Baca: Nadiem Makarim Ibaratkan Asesmen Kompetensi Seperti Belajar Renang

Kepolisian Metro Jakarta Pusat juga mengerahkan personel berpakaian preman di area event musik bergenre dansa elektronik tersebut.

Pengamanan dilakukan tiga pihak, kepolisian, Satpol PP DKI, serta internal panitia.

"Kita sudah koordinasi dengan penyelenggara dan Pemprov, ada petugas polri yang berkoordinasi dengan petugas Satpol PP dan panitia, menggunakan pakaian preman dan pakaian dinas. Sudah ada bagian masing-masing," ujarnya.

Baca: Jusuf Kalla: Bangsa Akan Lembek Jika Generasi Mudanya Tidak Mau Bekerja Keras

Bantuan pengamanan yang diberikan kepolisan lantaran event DWP 2019 sudah mengantongi izin.

"Pemprov menyampaikan bahwa DWP harus berjalan karena sudah ada izinnya. Kami di lapangan akan membackup untuk pengamanannya," katanya.

Aksi tolak DWP

Aksi tolak event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 berlangsung di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Puluhan orang membentangkan spanduk penolakan acara tersebut di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan.

Spanduk yang dibentangkan bertuliskan ”Gubernur Pilihan Umat Pro Maksiat. Konser Maksiat DWP 2019”, lengkap dengan gambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di bagian kiri spanduk.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya ini menilai moral warga Jakarta bisa tergadai akibat penyelenggaraan event tersebut.

Baca: Maruf Amin Minta Fachrul Razi Revisi Peraturan Menteri Agama Tentang Majelis Taklim