Polisi Siagakan 597 Personel Amankan Djakarta Warehouse Project 2019 di JIExpo
Sebanyak 597 personel polisi bersiaga mengamankan kegiatan musik terbesar di Asia Tenggara, Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
"Gubernur dipilih umat tapi pro maksiat. Ini bukan persoalan biasa. Ini moral DKI tergadai," kata Korlap Aksi Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran dari atas mobil komando.
Menurut Rahmat, pihaknya punya kewajiban untuk melawan hal-hal maksiat semacam DWP.
Pasalnya, kegiatan yang terselenggara selama tiga hari, 13-16 Desember 2019 itu disebut akan menjurus maksiat dan penuh mudarat.
Baca: Suparman Marzuki: Pengawasan Internal dan Eksternal Hakim MK Diperlukan
Jika Anies bergeming dan tidak mengambil tindakan apa-apa, maka katanya, Jakarta tinggal menanti azab Tuhan.
"Kami punya peran moral untuk melawan hal-hal semacam ini. Ini kegiatan dilaksanakan tiga hari tiga malam. Apa yang akan terjadi (jika dibiarkan), maka tunggu lah azab tuhan," tegas dia.
Bakar ban
Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya membakar ban di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (12/12/2019) sore.
Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-16 Desember 2019.
Asap hitam dari ban yang dibakar massa terlihat membumbung tinggi.
Arah angin yang berembus ke selatan, membuat asap hitam tersebut masuk ke area Balai Kota DKI Jakarta.
Baca: Anies Baswedan Bangun Lagi Hunian DP 0 Rupiah di Jakarta Timur
Massa yang diperkirakan berjumlah 50 orang tersebut juga membentangkan spanduk bertuliskan "Konser Maksiat DWP, Free Sex, Narcotic, Alcohol. Tolak Konser Maksiat DWP 2019."
Korlap Aksi Ketum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran dalam orasinya meminta Anies Baswedan memikirkan ulang secara bijak dengan pertimbangan asas manfaat kegiatan tersebut.
"Kami minta kepada gubernur DKI Jakarta tolong dipikirkan secara matang, bijak dan profesional dan perlu dipertimbangkan apa asas manfaat kegiatan ini," ujarnya dari atas mobil komando.
Baca: Suparman Marzuki: Pengawasan Internal dan Eksternal Hakim MK Diperlukan
Mereka meminta Anies menghentikan kegiatan DWP sesegera mungkin.
Jika tidak, massa mengancam menggeruduk lokasi event musik tersebut.
"Kami minta kegiatan ini dihentikan. Sebelum kami membatalkan di TKP," katanya.
