Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Banjir di Jakarta

Gara-gara Jakarta Banjir, Muncul Wacana Hak Angket terhadap Anies Melalui DPRD DKI

"Karena kemarahan publik akan berbuah melahirkan krisis kepercayaan publik yang meluas yang akan berakhir dengan gerakan memgimpeach,' ujar Petrus.

Gara-gara Jakarta Banjir, Muncul Wacana Hak Angket terhadap Anies Melalui DPRD DKI
Youtube KompasTV
Tangkapan Layar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banjir besar yang melanda Ibukota Jakarta pada malam Tahun Baru 2019-2020 bisa jadi akan menjadi puncak kemarahan publik terhadap kepemimpinan Anies Baswedan bahkan menjadi mimpi buruk bagi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2023.

Demikian dikemukakan Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/1/2020).

"Karena kemarahan publik akan berbuah melahirkan krisis kepercayaan publik yang meluas yang akan berakhir dengan gerakan memgimpeach Anies Baswedan dari kursi Gubernur DKI Jakarta melalui Pernyataan Pendapat atau Hak Angket DPRD DKI Jakarta," kata Petrus.

Baca: Beredar Foto Yuni Shara Dievakuasi Petugas dengan Perahu Karet dari Rumahnya yang Kebanjiran

Mengapa meng-impeach atau memakzulkan Anies Baswedan?

Petrus melihat karena meskipun sudah 2 tahun memimpin DKI Jakarta namun Anies Baswedan gagal mengatasi masalah banjir dan gagal mengantisipasi dan mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh banjir akibat curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu seperti Desember dan Januari datnya.

"Publik sudah mulai gerah dan kehilangan kesabaran untuk menunggu sampai 2023, karena persoalan ketidakbecusan Anies Baswedan dalam mengelola Pemerintahan DKI Jakarta tidak bisa ditutupi lagi," ujarnya,

"Kasus  munculnya angggaran siluman yang ditemukan oleh DPRD DKI Jakarta meski kemudian dikoreksi, hal itu pertanda publik mampu melihat ada kong kalingkong antara Eksekutif dan beberapa anggota DPRD DKI dalam mempermainkan uang rakyat," ujar Petrus, advokat Peradi ini menambahkan.

Menurut dia, jika dihubungkan dengan kebijakan Anies melakukan pemangkasan anggaran Pemda DKI Jakarta tahun 2018 untuk penanggulangan banjir Rp 242 miliar, memotong anggaran pengendalian banjir sebesar Rp 500 miliar tahun 2019 untuk pembebasan lahan waduk dan kali dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 850 miliar hanya dialokasikan sebesar Rp 350 miliar.

Maka, lanjut Petrus, kebijakan pemangkasan anggaran ini jelas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan negara dan rakyat yaitu warga DKI Jakarta.

"Karena seluruh aktifitas ekonomi, sosial dan politik Negara dan Warga masyarakat di Ibukota tergangu, kerusakan jalan dan fasilitas umum lainnya secara masif jelas melahirkan stagnasi sehingga melahirkan beban biaya baru yang harus ditangung negara akibat Anies Baswedan salah urus Jakarta," katanya.

Baca: Soal Banjir Jakarta, Anies Baswedan: Laporkan Keluhan dan Kami akan Respons!

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas