TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga kini belum mengeluarkan status tanggap darurat bencana untuk banjir di DKI Jakarta.

Status tersebut memungkinkan pemerintah pusat untuk ikut turun tangan membantu penanganan banjir serta para korban.

Meski Anies belum menetapkan status tersebut, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini disampaikan Juliari dalam tayangan Breaking News unggahan YouTube metrotvnews, Kamis (2/1/2020).

Awalnya, Juliari menyebut sebenarnya dalam undang-undang pihak di luar pemerintah daerah baru boleh campur tangan ketika sudah ada status tanggap darurat bencana dari kepala daerah.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 1, dikutip dari situs BNPB.

"Status tanggap darurat bencana adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat," bunyi peraturan tersebut.

Jika kondisi bencana banjir di DKI Jakarta sudah sesuai dengan status tanggap darurat bencana, maka seharusnya Anies menetapkan status tersebut.

"Memang aturan perundangan yang berlaku untuk setiap bencana itu pertama harus daerah tersebut, kepala daerah tersebut, menetapkan status tanggap darurat," ujar Juliari.

Dengan ditetapkannya status tersebut, maka pemerintah pusat maupun lembaga terkait diizinkan secara resmi untuk ikut menangani.

"Ya begitu ditetapkan status tanggap darurat, itu semua kementerian, lembaga, di pusat itu bisa langsung intervensi," kata Juliari.

"Karena sudah mendapatkan, istilahnya kan payung hukumnya," sambungnya.

Juliari kini mengaku masih menunggu Anies untuk mengeluarkan status tersebut.

"Memang kita masih menunggu dari Pemerintah Provinsi DKI," tuturnya.

Meski Anies belum menetapkan status itu, namun Jokowi sudah lebih dulu memerintahkan jajarannya dan lembaga terkait untuk ikut menangani.

"Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, Presiden sudah langsung memerintahkan kepada kami, khususnya beberapa kementerian atau lembaga yang sangat terkait," terang Juliari.

"Seperti Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan ada beberapa lainnya, Kementerian BUMN," imbuhnya.

Meski tanpa ketetapan status dari Anies, Juliari mengaku jajarannya dan berbagai lembaga terkait akan terus berada di lapangan.

"Ini kita memang sudah turun ke lapangan, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, dan kita akan terus turun ke lapangan," kata Juliari.

Diketahui, kepala daerah lain seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim sudah mengeluarkan status tanggap bencana untuk wilayah mereka.

Juliari berharap Anies segera menetapkan status tersebut sehingga pihak luar Pemprov DKI Jakarta memiliki kepastian hukum untuk ikut menangani banjir beserta para korban.

"Daerah lain sudah menetapkan status tanggap darurat, mudah-mudahan hari ini (sudah ditetapkan)," harap Juliari.

"Dan tentunya dengan adanya status tanggap darurat itu kita lebih legitimate lagi untuk mendapat kepastian hukum untuk dalam tanda kutip mengintervensi ke lapangan," sambungnya.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Ifa Nabila)