Soal Pansus Banjir, Internal Fraksi Gerindra DPRD DKI Beda Sikap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bencana banjir yang melanda beberapa daerah, termasuk Jakarta membuat DPRD DKI mewacanakan pembentukan panitia khusus (pansus).

Namun, wacana tersebut masih menjadi pro-kontra di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Baca: Pembantu Rumah Tangga di Jakarta Timur Ditusuk Orang Misterius yang Mengaku Kurir, Ini Kronologinya

Pansus banjir akan dibentuk dengan tujuan mencari data fakta banjir besar Jakarta beberapa waktu lalu.

Pun mencari solusi ampuh mengatasi masalah tersebut.

Baca: BMKG Catat Gempa M 5.9 Guncang Kupang NTT, Tak Berpotensi Tsunami

Nyatanya, tak seluruh anggota menyetujui rencana tersebut.

Bahkan di internal Fraksi Gerindra pun memunculkan dua kubu suara.

Awalnya ikut menyetujui

Wacana pembentukan pansus bermula ketika sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meninjau lokasi banjir di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa (7/1/2020) lalu.

Saat itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, penyebab banjir dan dampaknya terhadap warga Jakarta perlu ditelusuri lantaran membawa kerugian yang besar untuk warga.

Baca: BMKG Catat Gempa M 5.9 Guncang Kupang NTT, Tak Berpotensi Tsunami

"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kita bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim panitia khusus (pansus) untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," ucap Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Ketua Fraksi Gerindra Rani Maulani yang hadir turut mengiyakan dan setuju dengan adanya pansus banjir.

Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra menolak Namun wacana ini ditolak mentah-mentah oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik.