TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani buka suara terkait Gerindra yang melakukan konferensi pers soal pengumuman nama Cawagub DKI yang baru.

Menurut Yani, Gerindra tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu terkait jadwal pengumuman tersebut.

Ia bahkan berpendapat Gerindra kebelet dalam melakukan konferensi pers.

Pernyataan ini ia ungkapkan dalam program 'Apa Kabar Indonesia Malam' yang dilansir dari kanal YouTube Talk Show tvOne, Selasa (21/1/2020).

Sebelumnya Ahmad Yani mengaku bahwa kedua nama yang menjadi calon wakil gubernur DKI telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni PKS dan Partai Gerindra.

Adapun dua nama tersebut yakni Nurmansyah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

"Sesuai dengan apa yang kami lihat untuk tingkat pimpinan, ada satu kesepakatan ya berkaitan dengan masalah calon wakil gubernur dari kedua belah pihak," ujarnya.

"Hanya memang, persoalannya adalah setelah nama-nama ini memang disepakati yang nantinya akan dilakukan pemilihan di DPRD melalui proses." imbuhnya.

Namun Yani mengaku pihaknya sebenarnya ingin melakukan musyawarah dengan Gerindra terkait pelaksanaan publikasi terhadap dua nama cawagub ini.

"Kami berharap agar gerindra bersama dengan PKS duduk bersama bagaimana nanti bisa menyampaikan dan mempublikasikan dengan mengundang media tentang calon tersebut," jelasnya.

Melihat Gerindra yang tidak mengindahkan permintaan PKS, ini Yani berpendapat bahwa mereka telah kebelet dalam melakukan konferensi pers.

"Kemudian yang kita lihat rupanya dari pihak Gerindra barangkali sudah kebelet gitu ya," ujarnya.

"Langsung saja (konpres) seharusnya kami bicarakan dulu secara bersama," imbuhnya.

Yani mengaku terkait konferensi pers tersebut, PKS hanya diberitahu melalui pesan Whatsapp (WA) di malam jelang pengumuman.

"Pembicaraan tidak ada, hanya di WA saja," ujar Yani.

"Isi WA nya bahwa akan ada konferensipers yang akan dilaksanakan Senin (20/1/2020).

"Itupun disampaikan pada malam hari (minggu malam) pukul 21.00 WIB," imbuhnya.

Melihat pesan ni, Yani mengaku pihaknya langsung mencoba menghubungi pihak Gerindra untuk melakukan penundaan pengumuman.

Mengingat pimpinan PKS memiliki jadwal lain pada hari Senin itu.

Namun upaya PKS ini sia-sia karena tidak mendapat respon dari pihak Gerindra.

"Kemudian kami meminta sudah disampaikan juga kepada Pak Taufik. tolong mengenai masalah penyampaian ke media, sebelum sampaikan kita bahas dan atur waktu dengan baik," jelas Yani.

"Rupanya Pak Taufik ditelepon juga tidak diangkat, lalu kami sampaikan melalui pesan di WA," imbuhnya.

"Karena kami ada alasan bahwa pimpinan dari PKS sedang ada acara lain," kata Yani.

Gerindra Meminta PKS agar Berbesar Hati

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif buka suara terkait tudingan bahwa Gerindra terlalu terburu-buru dalam mengumumkan nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI yang baru.

Syarif menjelaskan alasan Gerindra tidak mengindahkan permintaan PKS terkait penundaan pengumuman cawagub itu.

Menurut Syarif, kesendirian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memimpin ibu kota ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama.

 Serta, ia mengaku pengumuman ini juga sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat DKI Jakarta.

"Namun yang diinginkan PKS misalnya penjadwalan penundaan," ujar Syarif dilansir dari kanal YouTube Talk Show tvOne, Selasa (21/1/2020).

"Sepertinya Gerindra tidak dapat mempertimbangkan hal-hal penundaan itu," imbuhnya.

 "Karena kalau penundaan itu, publik sudah menunggu," tegasnya.

Syarif juga meminta agar PKS dapat berbesar hati menerima.

"Kalau PKS meminta kepada kami komitmennya, dan kami meminta kepada PKS kebesaran hatinya," ujar Syarif.

"Yakni untuk sama-sama bagaimana kekosongan Gubernur ini segera terisi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra telah mengumumkan dua nama Cawagub DKI Jakarta yang baru di Gedung DPRD DKI, pada Senin (20/1/2020).

Kedua nama tersebut, yakni Nurmansyah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Gerindra juga mengeklaim keputusan ini sudah melalui persetujuan dari PKS.

Hal ini terlihat dari surat persetujuan yang juga telah ditandatangani oleh Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.