TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra M Taufik mengira cara pemilihan wakil gubernur DKI yang ditetapkan tertutup, kontradiktif dengan prinsip transparansi dan keterbukaan.

Dia menyebut proses yang tertutup justru berpotensi memunculkan praktik politik uang maupun transaksional lainnya.

"Kalian bilang supaya tidak ada money politic, tapi pemilihan terbuka nggak mau di dorong. Kan namanya kontradiktif. Kalau terbuka nggak ada money politic, yang kemungkinan ada itu tertutup, digulung-gulung, ditulis gitu," kata Taufik di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Proses pemilihan tertutup punya kekurangan siapa tidak tahu memilih siapa. Sehingga hal ini dikhawatirkan menghilangnya rasa tanggung jawab dari si pemilih.

Baca: Masih Tertahan di Kapal Diamond Princess Untuk Uji Kesehatan, KBRI Tokyo Minta WNI Sabar

Di sisi lain, cara pemilihan terbuka yang didorong Gerindra dianggap dapat melekatkan tanggung jawab pemilihnya kepada konstituen masing-masing.

Sebab kata Taufik, dalam pemilihan wagub DKI di rapat paripurna nanti setiap fraksi partai politik di DPRD DKI akan memilih satu dari dua kandidat yang ada.

Artinya, wagub DKI bukan dipilih oleh masyarakat seperti dalam pemilihan umum. Tapi masing-masing fraksi yang notabene mewakili warga Jakarta, jadi penentu sosok partner Gubernur Anies Baswedan.

"Ini bagian tanggung jawab kepada konstituen. Dia ini wakil rakyat. Kalau pemilihan umum boleh karena dia mewakili dirinya, saya mewakili diri saya. Tapi kalau wagub lewat perwakilan, dia (fraksi) itu perwakilan rakyat, mesti fair dong tunjukin rakyat ke belakang," jelas dia.

Baca: KPK Hentikan Penyelidikan 36 Perkara Korupsi, Mahfud MD: Menkopolhukam Bukan Atasannya KPK

Ia heran dengan sikap fraksi yang disebut ngotot menginginkan pemilihan dilakukan tertutup. Gerindra dalam rapat pembahasan tata tertib DPRD DKI disebut terpaksa menuruti suara fraksi yang mayoritas memilih tertutup.

"Jangan ayo terbuka, ayo nggak boleh money politic, tapi diajak terbuka nggak mau. Maunya tertutup, ya kita mempertanyakan ada apa tertutup?," kata dia.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta sudah rampung membahas tata tertib (tatib) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Aturan ini dimasukan dalam tatib DPRD periode 2019-2024.

Baca: Polemik Revitalisasi TIM, Gerindra Duga Gubernur DKI Kurang Akomodir Seniman

Pengesahan dilakukan Rabu (19/2) kemarin dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Adapun voting untuk memilih sosok wagub DKI dalam paripurna akan dilakukan secara tertutup.