Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Banjir di Jakarta

Ketua Projo DKI Sindir Anggaran Banjir: Duitnya Banyak Banjirnya Enggak Keruan

Projo DKI mempertanyakan apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memilik contingency plan dalam menghadapi banjir.

Ketua Projo DKI Sindir Anggaran Banjir: Duitnya Banyak Banjirnya Enggak Keruan
Tribunnews/Jeprima
Warga melintasi banjir yang merendam Jalan Dr Sutomo, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020) pagi. Hujan lebat yang melanda hampir seluruh kawasan Jakarta membuat sejumlah jalan tergenang dan bahkan beberapa tidak bisa dilalui kendaraan seperti di Jalan Dr Sutomo, arus lalu lintas lumpuh. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua Projo DKI Karl Sibarani menyindir, banjir yang terjadi di ibu kora seperti sinetron berseri. Awal tahun ini, katanya membuktikan buruknya pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan.

Projo DKI mempertanyakan apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memilik contingency plan dalam menghadapi banjir. “Rencana kontijensi merupakan panduan bagi Pemda DKI dalam menghadapi bencana alam dan tahapan dalam menjalankan tanggap darurat dan pemulihan,” kata Ketua Projo DKI Karl Sibarani, Rabu (26/2/2020).

Baca: Banjir Jakarta, Kementerian ATR/BPN akan Audit Tata Ruang dari Hulu sampai Hilir

Karl Sibarani menjelaskan bahwa sejak zaman Kolonial, Jakarta telah memiliki perencanaan atau masterplan yang dibuat pada1873. Pembangunan Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) menunjukkan masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama.

Infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dari upaya mitigasi banjir Jakarta. Penguatan infrastruktur itu seperi optimalisasikan sistem dan manajemen pengelolaan air Banjir Kanal Barat (BKB), Banjir Kanal Timur (BKT), system drainase, hingga pompa atau polder.

Baca: Gara-gara Banjir Kemarin, 1.253 PNS DKI Ambil Cuti

“Bandingkan sistem drainase Jakarta dengan kota-kota di Eropa. Drainase kita sangat kecil serta tidak pernah ada perencanaan matang sebelum membangun fasilitas atau bangunan,” jelas Karl Sibarani.

DPD Projo DKI juga mempersoalkan pemanfaatan anggaran pengendalian banjir Jakarta. Anggaran dalam 5 tahun disiapkan sebesar Rp 21 triliun. Tahun ini, 2020, disiapkan anggaran Rp 4 triliun untuk mengatasi persoalan banjir.

Baca: Ibu Kota Banjir 4 Kali dalam 2 Bulan Terakhir, Kerugian Warga Diperkirakan Capai Rp 1 Triliun

Outputnya Jakarta masih tenggelam, padahal sudah 3 tahun berjalan pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp 16 triliun. “Luar biasa Jakarta, duitnya banyak sekali untuk pengendalian banjir tapi malah enggak keruan banjirnya,” kata Karl Sibarani.

Mencermati banjir di Jakarta dua hari belakangan yang sudah merambah fasilitas-fasilitas dan obyek vital, DPD Projo Jakarta menyerukan :

1.Pemda DKI Jakarta wajib berkoordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan kementerian/lembaga untuk konsisten mengimplementasikan rencana induk pengendalian banjir yang tertuangpada “Master Plan (MP) 73" (Master Plan For Drainage and Flood control of Jakarta) dan “Master Plan 97” (Master For Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek)

Baca: Puji Aksi Tya Ariestya, Uya Kuya Ledek Iis Dahlia yang Tengok Korban Banjir sambil Naik Gerobak

2.Sudahi polemik naturalisasi atau normalisasi sungai sebab yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kerja nyata Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan banjir di Ibu Kota Jakarta

3.Gubernur Anies Baswedan harus segera melakukan mitigasi bahaya banjir secara besar-besaran. Kerahkan segala sumberdaya DKI agar dampak kerugian masyarakat dan pemerintah akibat banjir dapat diminimalisasi.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Rachmat Hidayat
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas