TRIBUNNEWS.COM - Nurmansjah Lubis Cawagub DKI Jakarta menjelaskan konsep naturalisasi.

Mulanya, Saefullah menyebut bahwa banjir di Jakarta bukan kesalahan Anies Baswedan yang baru menjabat 2 tahun.

Saefullah menyebut tata ruang di Jakarta sudah sangat sempit.

"Soalnya dikasih izin terus sih mall-mall yang berdiri. Gimana enggak sempit Pak?" timpal Najwa Shihab satire.

Saefullah lalu menyebut bahwa bangunan 1,9 juta tidak hanya saat Anies Baswedan, namun juga dari pemerintahan sebelumnya.

"Sudah ada bangunan 1,9 juta, berarti bukan kesalahan Gubernur sekarang yang baru menjabat 2 tahun, itu sudah dari pemerintahan sebelumnya," ujarnya.

Saya ingin mengatakan, kita selalu koordinasi dengan Katulampa, begitu Katulampa kita sebar informasi, 7 jam setelah itu, dia banjir akan sampai di Manggarai, kalau Depok setelah siaga 1, maka 4 jam udah sampai di jakarta, " ujar Saefullah.

lantas pernyataan Saefullah ditanggapi oleh Johny Simanjuntak selaku Anggota DPRD Fraksi PDIP.

Johny Simanjuntak mengatakan pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan naturalisasi.

"pemerintah pusat sudah mengajak agar diteruskan normalisasi, tapi dijawab dengan naturalisasi, tapi naturalisasi tidak dikerjakan 1 cm pun, jadi seolah-olah ini dikembalikan lagi ke pemerintah pusat," ujarnya.

Bahkan Johny Simanjuntak menilai pemerintah DKI Jakarta justru melempar tugas ke pemerintah RI.

"Buruk muka cermin dibelah, artinya sektornya itu di DKI gubernur harus pro aktif mengajak berdiskusi dengan seluruh pejabat yang berkepentinga, dan mengindahkan intruksi kementerian PUPR bukan diajak berdebat, sekarang seolah-olah dikembalikan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Setelah itu, kader PSI ikut menimpali.

"Dan harus digarisbawahi, dari 2019-2020 naturalisasi tidak berjalan karena pemerintah tidak melakukan pembebasan tanah," ujarnya.

Setelah itu, Riza Patria, selaku cawagub DKI Jakarta memberikan tanggapan.

"Banjir Jakarta bersumber dari kiriman Bogor dan dari hujan. Master plan pemerintah pusat pendekatannya melalui normalisasi atau naturalisasi," ujarnya.

Najwa Shihab lantas melempar pertanyaan menohok.

"Asal dikerjakan? normalisasi atau naturalisasi itu? sekarang dikerjakan atau tidak?" tanya Najwa.

Riza Patria lantas menyebut Anies Baswedan berupaya mengerjakan naturalisasi dan ditambah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

"Yang saya tahu, normalisasi dikerjakan pemerintahan sebelumnya 16 km, dan belum diteruskan, kemudian sekarang naturalisasi dikerjakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

"Jangan benturkan normalisasi atau naturalisasi, kita kerjakan dua-duanya, namun naturalisasi belum optimal," imbuh Riza Patria.

Saefullah lantas menyebut naturalisasi Sudah dikerjakan.

Saefullah menyebut naturalisasi tidak melalui pelebaran sungai.

Setelah itu, Nurmasjah Lubis, Cawagub DKI Jakarta ikut menimpali.

Menurutnya, normalisasi dan naturalisasi dua-duanya dikerjakan.

Nurmasjah Lubis menyebut naturalisasi sebagai upaya menyerap air hujan masuk ke bumi.

"Naturalisasi itu upaya menyerap air ke bumi, sehingga titik-titik tertentu memang dilakukan normalisasi, di titik-titik tertentu juga dilakukan naturalisasi, jadi dua-duanya dikawinkan saja sudah," ujarnya.

Pernyataan Nurmasjah Lubis disambut tawa penonton.

"Kita ingin tahu apa sudah dilakukan?" tanya Najwa Shihab.

Riza Patria lantas memberikan jawaban.

"Visi misi gubernur, adalah melakukan pemberdayaan masyakyat, jadi masalah apapun diselesaikan bersama," ujarnya.

Namun, jawaba Riza Patria itu membuat Najwa Shiha kembali melempar pertanyaan menohok.

"Setuju masyarakat diberdayakan, tapi apa kerja pemerintah, itu juga penting, apa kerja pemerintah DKI soal banjir?," tanya Najwa Shihab.

Sebelumnya, ketika banjir melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta sekitar Maret-April 2019 lalu, Basuki Hadimuljono dan Anies Baswedan sempat berdebat mengenai persoalan pengendalian banjir di ibu kota.

Awalnya, Anies mengklaim telah berdiskusi dengan Basuki soal program naturalisasi sungai yang digagasnya.

Namun, ia tak merinci apa saja hal-hal yang dibahas dalam setiap pertemuannya.

"Pokoknya dengan Pak Basuki tim sudah ngobrol."

"Sudah diskusi cuma sering dipercik-percikan di publik. Sudahlah jangan (dibesar-besarkan)," ujar Anies di Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2019.

Menurut Anies, ia dan Basuki sebenarnya kerap mengobrol.

Untuk itu ia minta agar dirinya tidak diadu soal naturalisasi sungai.

"Makanya saya enggak mau komentar karena sudah dikerjain bareng-bareng."

"Ya biar enggak ada yang lecet-lecet," kata dia.

Belakangan, Basuki mengaku, memang telah beberapa kali bertemu Anies dan memintanya untuk datang ke Kantor Kementerian PUPR untuk menjelaskan konsep naturalisasi yang digagasnya.

Namun, dua undangan yang dilayangkan Basuki ke Anies tak ditanggapi secara serius.

Anies hanya mengirim staf yang tidak mengerti konsep naturalisasi tersebut.

Pembahasan pun tak mengalami kemajuan berarti.

"Saya sudah bilang Pak Gubernur, 'Pak Gub, saya sudah dua kali mengundang yang datang staf Bapak yang enggak mengerti tentang naturalisasi."

"Nah konsep naturalisasi sungai itu opo?' (Dia jawab) 'oh iya nanti saya kirim orang'. "

"(Ternyata) enggak juga. Jadi kami menunggu sebenarnya," ucap Basuki.

Hal itu juga dibenarkan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi.

Menurut dia, pemerintah pusat siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam upaya menanggulangi banjir yang kerap terjadi.

Namun, pemerintah pusat perlu mendengarkan penjelasan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu mengenai naturalisasi yang dimaksud.

Tujuannya, agar tidak terjadi benturan di dalam wewenang dan pelaksanaannya.

Sejauh yang dipahami Hari Suprayogi, konsep naturalisasi yang ingin diwujudkan Anies yaitu memasukkan air hujan yang turun dari langit ke dalam tanah, dan bukannya membuang ke laut.

Pemahaman itu pun ia dapat dari pemberitaan di sejumlah media.

Namun, menurut Hari, informasi itu masih belum konkret.

Karena itu, kementerian bersedia membantu pelaksanaan naturalisasi sungai jika sudah jelas bagaimana maksudnya dan pengerjaan secara teknis di lapangan.

"Naturalisasi monggo, kami dukung dan harus kolaborasi."

"Saya hanya baca di medsos, air jangan dibuang ke laut, tapi dimasukkan ke tanah."

"Nah, kalau musim banjir susah juga. Saya sendiri belum jelas," ucap Hari.

Janji ada hasil Desember 2019

Pada akhirnya, baik Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat menjalankan program masing-masing. Kementerian PUPR tetap menjalankan program normalisasi yakni salah satunya dengan menyelesaikan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Saat ini proses pembebasan lahannya telah mencapai 95 persen dengan progres konstruksi telah mencapai 45 persen.

"Kami targetkan akhir tahun ini selesai."

"Mudah-mudahan dengan beberapa program itu bisa mengurangi atau menambah kesiap-siagaan kita menghadapi musim hujan berikutnya, yang mungkin akan lebih besar dari yang kita rasakan hari-hari ini menurut ramalan BMKG," kata Basuki di Lapangan Silang Monas, Rabu (1/1/2020).

Kehadiran kedua bendungan itu diyakini akan mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta hingga 30 persen.

Namun dengan satu syarat, penanganan banjir dilakukan dari hulu ke hilir.

Artinya, program normalisasi juga dijalankan di 13 DAS yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Di lain pihak, Anies Baswedan mengklaim, program naturalisasi sungai telah dijalankan Pemprov DKI.

Bahkan, ia meminta, masyarakat untuk melihat hasil program kerjanya itu pada akhir tahun 2019.

"Naturalisasi kita jalankan."

"Bahkan 2019, nanti kita sudah lihat jadi hasilnya (naturalisasi) akhir tahun ini insya Allah sudah selesai," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Mei 2019 lalu.

Naturalisasi yang dimaksud Anies, dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai.

Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Nurmansjah Lubis Cawagub DKI Jakarta Sebut Naturalisasi Air Hujan Masuk ke Bumi, Penonton Tertawa