TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui masalah akurasi data penerima bantuan sosial di wilayahnya.

Bahkan, ada PNS dan golongan elite yang masuk daftar penerima bansos selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19.

Kekurangan pada data pun dikeluhkan warga. Ketua RT di sebuah daerah di Jakarta Timur, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya menerima data dari Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kondisi riil.

Paket bantuan pertama baru saja diterima pada Senin lalu (20/04) sebanyak 61 paket. Namun, penerima bantuan, kata Abdul, kurang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Ia menyebut ada sebanyak 85 kepala keluarga di RT yang ia ketuai.

"Memang sempat jadi masalah karena dari jumlah yang ada itu nggak ter-cover semua. Ada warga yang tidak berdomisili di lokasi sesuai KTP dan ada yang secara ekonomi orang mampu dapat [bantuan], sementara yang memang membutuhkan nggak [mendapat bantuan]," kata Abdul kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon pada Kamis (23/04/2020).

Bahkan, ada pula nama orang yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan.

"Ada yang udah meninggal pun masih dapat [bantuan], kalau begitu si ahli warisnya yang boleh mengambil," tambahnya.

Catatan Tribunnews.com, ada juga anggota DPRD DKI yang masuk daftar penerima bansos.

• Baca: Bansos Salah Sasaran, Anggota DPRD Jakarta Bingung Malah Masuk Daftar Penerima Main Comot Saja

Kondisi demikian sempat menimbulkan konflik di antara warga.

Abdul pun mengatakan ia telah mengusulkan agar semua warga yang terdampak dan ingin mendapatkan bantuan masuk dalam daftar.

"Karena kebanyakan itu terdampak, maka saya usulkan. Kemarin tidak semua [mendapat bantuan], sempat ada masalah juga dengan warga yang tidak mendapatkan. Mereka merasa bantuan itu turun karena adanya wabah, jadi nggak adil kalau misalnya nggak dapat semua," tutur Abdul.

Pemprov memberi kesempatan untuk mendaftarkan nama-nama warga yang membutuhkan.