Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Gubernur Anies Baswedan angkat tangan soal pemberian bansos kental nuansa politis.

Zita menyayangkan sikap Menkeu di kabinet kerja Presiden Joko Widodo itu.

Pasalnya, kondisi dan situasi yang harusnya bersama-sama dan gotong royong menghadapinya justru dimanfaatkan untuk memojokkan pihak lain.

"Seolah Pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis," kata Zita kepada wartawan, Kamis (7/5/2020).

Politikus PAN ini menyebut Pemprov DKI sudah melakukan berbagai hal demi menyelamatkan warga di tengah kepungan infeksi virus corona di ibu kota.

Semisal menerapkan pertama kali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan dibarengi dengan pendistribusian bansos yang mulai disalurkan sehari sebelum PSBB berlaku.

Bahkan pemberian bansos jauh lebih cepat dibanding waktu yang dibutuhkan pemerintah pusat. Pemerintyah pusat menyalurkan tanggal 20 April, sedangkan DKI jauh sebelumnya yaitu tanggal 9 April 2020.

"DKI sudah melakukan banyak hal, pemberlakuan PSBB dan pendistribusian bantuan sosial pertama kali dilakukan DKI," tegas putri Zulkifli Hasan ini.

DKI Tak Punya Anggaran

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai anggaran untuk menangani pandemi corona atau Covid-19, sehingga meminta bantuan pemerintah pusat.

"Bahwa ternyata di DKI yang tadinya kan meng-cover 1,1 juta warganya. Mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat yang melakukannya terhadap jumlah 1,1 juta warga," ujarnya saat rapat virtual bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, itu menjadi tambahan dalam belanja negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dari sebelumnya mengcover 3,6 juta warga DKI.

Baca: YLKI Kritik Kebijakan Menhub Budi Karya yang Melonggarkan Larangan Mudik

Sementara secara keseluruhan, pemerintah juga memiliki bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako dengan menggunakan data Kementerian Sosial.

"Pasti ada masalah (data) error, namun itu sudah relatif siap. Untuk melakukannya memang membutuhkan tambahan, terutama dari 15,6 juta penerima menjadi 20 juta penerima untuk kartu sembako," kata Sri Mulyani.

Selain itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, jumlah penerima program PKH juga ditambahkan seperti kartu sembako.

"PKH dinaikkan menjadi 10 juta yang tadinya dibawah 10 juta orang," pungkasnya.