Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik mengatakan harusnya pemerintah pusat berterima kasih kepada kepala daerah, termasuk Gubernur Anies Baswedan karena telah sigap menangani pandemi Covid-19 atau virus corona.

"Mestinya pemerintah pusat menyatakan terima kasih kepada Kepala Daerah yang sigap dan tanggap menangani pandemi Covid-19 di daerah dengan baik," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Baca: Jokowi Instruksikan Bansos Sembako untuk Warga Jakarta dalam Bentuk Beras Saja

Bukan justru melontarkan pernyataan yang punya tendensi memojokkan.

Seperti apa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dia menganggap Gubernur DKI Anies Baswedan melepas tanggung jawab untuk memberi bantuan sosial bagi warga terdampak PSBB.

Taufik meminta berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat menjauhkan diri dari perasaan berkompetisi dengan pemerintah daerah.

Apalagi kondisi saat ini semua pihak sedang menghadapi musuh yang sama, yakni virus corona.

"Jangan sampai ada kompetisi tidak sehat antara pemerintah pusat dengan kepala daerah," ungkap Ketua DPD Gerindra DKI itu.

Soal adanya kesamaan data penerima bantuan antara pemerintah pusat dan daerah disebut Taufik bukan menjadi masalah.

Tapi yang harus dipersoalkan yakni kalau waktu pendistribusiannya dilakukan pada hari dan minggu yang sama.

Baca: Banyak Tokoh Nasional yang Bakal Gabung di Partai Baru Bentukan Amien Rais

"Saya kira itu tidak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda," ucap dia.

"Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," pungkasnya.

Pernyataan Sri Mulyani soal Anies

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai anggaran untuk menangani pandemi corona atau Covid-19, sehingga meminta bantuan pemerintah pusat.

"Bahwa ternyata di DKI yang tadinya kan meng-cover 1,1 juta warganya. Mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat yang melakukannya terhadap jumlah 1,1 juta warga," ujarnya saat rapat virtual bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, itu menjadi tambahan dalam belanja negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dari sebelumnya mengcover 3,6 juta warga DKI.

Baca: YLKI Kritik Kebijakan Menhub Budi Karya yang Melonggarkan Larangan Mudik

Sementara secara keseluruhan, pemerintah juga memiliki bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako dengan menggunakan data Kementerian Sosial.

"Pasti ada masalah (data) error, namun itu sudah relatif siap. Untuk melakukannya memang membutuhkan tambahan, terutama dari 15,6 juta penerima menjadi 20 juta penerima untuk kartu sembako," kata Sri Mulyani.

Selain itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, jumlah penerima program PKH juga ditambahkan seperti kartu sembako.

"PKH dinaikkan menjadi 10 juta yang tadinya dibawah 10 juta orang," pungkasnya.