Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi memeberikan responsnya terkait kardus paket bantuan sosial dibubuhi tulisan "dibiayai APBD DKI".

Abdurrahman Suhaimi meminta agar tidak ada pihak yang mengaitkan hal tersebut dengan konstelasi Pemilu di masa depan.

Dirinya justru menganggap APBD adalah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kelak.

Baca: Ketua DPRD DKI Heran, Kok Pemprov Tetap Belanja Konsumtif di Perubahan APBD 2020

Sehingga tak masalah jika Gubernur Anies Baswedan mau menginformasikan rakyat, dari mana sumber dana bansos.

"Tidak perlu disambung-sambungkan dengan konstelasi pemilu yang akan datang, sementara kita masih berjuang memutus mata rantai Covid-19 di ibukota," ucap Suhaimi kepada wartawan, Jumat (22/5/2020).

Ia menjelaskan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan dan pencegahan penularan corona bakal ditambah Rp 2 triliun.

Baca: Gegara Pandemi Virus Corona, APBD DKI Jakarta Diprediksi Defisit 4 Triliun

Total alokasi penanganan menjadi Rp 3,032 triliun.

Di samping itu, APBD DKI juga mengalami realokasi untuk penanganan Covid-19.

Baca: DPRD DKI Sepakat Pangkas 46,35 Persen Target APBD DKI 2020

Dari semula Rp 87,9 triliun, kini targetnya menjadi Rp 44,6 triliun.

"Bahkan saat ini, pada APBD DKI Tahun 2020 yang awalnya sebesar Rp 87,9 triliun ada kebijakan realokasi sebagai dampak Covid-19 dan akhirnya menyusut jadi Rp 44,6 triliun," jelas dia.

Targetkan rampung 2 hari sebelum lebaran

Pemprov DKI Jakarta menjadwalkan pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap II rampung pada 22 Mei 2020, alias H-2 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan pendistribusian bansos tahap II telah dimulai pada 14 Mei kemarin.

Baca: Presiden: Sudah Saatnya Dunia Industri Berinvestasi pada Riset dan Inovasi