Yang jadi persoalan, kata Indah, dia juga memiliki utang di bank dan koperasi yang mesti dicicil setiap bulannya.

Jika dihitung, jumlah cicilannya di bank dan koperasi berkisar di angka Rp10 juta per bulan.

Jika ditambah pengeluaran biaya makan sehari-hari, uang sekolah anak, listrik, biaya pulsa, dan lain-lain, gaji yang diterimanya justru minus.

"Sebenarnya kalau enggak ada utang sih masih aman banget. Tapi yah, enggak nyangka aja mau dipotong 50 persen. Ngutang pun sudah dari tahun-tahun kemarin," kata Indah.

Indah menyebut hampir semua PNS di lingkungan Pemprov DKI memiliki utang di bank dan koperasi.

"Hampir 90% menggadaikan SK (PNS) di Bank DKI dan Bank BJB," ucapnya.

Di kalangan PNS yang baru diangkat, memang dikenal istilah "menyekolahkan SK".

Biasanya, mereka yang baru menerima SK pengangkatan sebagai PNS akan langsung menggadaikan SK tersebut ke bank untuk mengambil kredit.

Uang pinjaman dari bank lantas digunakan untuk berbagai keperluan, entah untuk membeli rumah, mobil, atau keperluan lainnya.

Persoalan lain, kata Indah, sejak Januari 2020 lalu suaminya tidak bekerja lagi.

Saat itu suaminya memilih berhenti dari tempat bekerja karena berniat memulai bisnis sendiri.

Namun, gara-gara pandemi Covid-19, semua niatan itu buyar.

Indah pun kini harus menjadi tulang punggung tunggal di keluarganya. Ia harus membiayai semua kebutuhan keluarganya sehari-hari, termasuk biaya sekolah kedua anaknya yang masih kecil.

"Tapi enggak boleh ngeluh kan. Kata Pak Gubernur (Anies Baswedan) harus banyak bersyukur," ujar Indah.