Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KSTJ Sebut Izin Reklamasi Ancol Sarat Masalah

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai penerbitan izin reklamasi kawasan Ancol seluas 155 hektare sarat akan masalah.

KSTJ Sebut Izin Reklamasi Ancol Sarat Masalah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017, dengan demikian pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai penerbitan izin reklamasi kawasan Ancol seluas 155 hektare sarat akan masalah.

KSTJ menilai Gubernur Anies Baswedan secara senyap menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 237 Tahun 2020 tertanggal 24 Februari 2020 soal reklamasi tersebut.

"Pemprov DKI sepertinya berupaya mengelabui publik dengan menerbitkan izin secara diam-diam dan menyatakan proyek tersebut bukan reklamasi," kata anggota KSTJ Tubagus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/7/2020).

Adapun KSTJ sendiri terdiri dari KNT Muara Angke, Walhi DKI Jakarta, LBH DKI Jakarta, dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Baca: Ahok Bersuara soal Rencana Reklamasi Ancol di Era Anies

Mereka menyebut Pemprov DKI dengan sengaja melanggar ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain tidak memakai dua aturan tersebut pada pertimbangannya, penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 237/2020 juga melanggar ketentuan reklamasi karena tidak didasarkan pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K).

Baca: Soal Izin Reklamasi Ancol, Anies Klaim Cegah Banjir hingga Tegaskan Tak Langgar Janji Kampanye

"Karena kesesuaian dengan Perda RZWP3K merupakan syarat untuk dapat terbitnya izin pelaksanaan reklamasi," kata dia.

Akibat tidak adanya dasar hukum tersebut, KSTJ menduga adanya pelanggaran pidana tata ruang sebagaimana diatur dalam pasal 73 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Mereka yang terbukti melanggar diancam pidana paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta, serta pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Halaman
123
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas