Komentar Para Kepala Daerah tentang PSBB Total di Jakarta, dari Bima Arya hingga Ridwan Kamil
Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai respons banyak pihak.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai respons banyak pihak.
Bahkan, respons itu datang dari dua kepala daerah penyangga Jakarta, yakni Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Ridwan menyarankan agar Anies berhati-hati dalam pengambilan setiap keputusan.
Sementara Bima menyarankan agar setiap kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki regulasi yang jelas.
Lalu, bagaimana tanggapan mereka terkait penerapan kembali PSBB di Ibu Kota?
Ridwan Kamil
Seperti diketahui, setelah Anies mengumumkan kebijakan penerapan kembali PSBB pada Rabu (9/9/2020) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok.
Bahkan, pada Kamis (10/9/2020), kapitalisasi pasar terbukti berkurang hingga Rp 277 triliun.
Terkait dengan hal itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyarankan kepada Anies untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan setiap keputusan.
Baca: Pengamat Ungkap Resesi Dipastikan Terjadi Akibat PSBB Jakarta, Tapi Langkah Anies Harus Dilakukan
Baca: Dibalik PSBB DKI Jakarta, 2 Perusahaan Ini Disebut Bakal Untung Besar
"Hampir Rp 300 triliun lari gara-gara statement, itu juga menjadi hikmah kepada kita dalam statement Covid ditunggu oleh siapapun, baik oleh masyarakat, pelaku ekonomi."
"Sehingga menjadi sebuah kehati-hatian bagi kita, agar setiap pernyataan ini dihitung secara baik."
"Kalaupun itu berita buruk, dipersiapkan sebuah proses sehingga tidak akan menjadi dinamika," kata Ridwan seperti dikutip dari Kompas.com.
Dalam rapat koordinasi yang dilakukan melalui video conference bersama Anies dan sejumlah kepala daerah di Jabodetabek pada Kamis (10/9/2020), Emil juga menyarankan Anies untuk lebih dulu berkonsultasi kepada pemerintah pusat.
Sebab, kebijakan yang dilakukan di DKI sangat berdampak luas terhadap stabilitas nasional, termasuk dalam sektor perekonomian.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.