TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerap melintas di Kuningan dan Senayan pasti tidak asing dengan tiang monorail

Kini nasib tiang pancang proyek Monorail itu jadi perbincangan.

Tiang-tiang itu masih berdiri kokoh selama bertahun-tahun, proyeknya terbengkalai, tak kunjung dilanjutkan.

DPRD DKI minta tiang pancang dibongkar

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI bisa membongkar tiang-tiang pancang tersebut karena menilai kehadiran tiang mangkrak itu tak bagus untuk estetika kota.

"Nggak enak dilihat, nggak bagus, masa ada tiang bekas di tengah jalan, terus kan di situ juga ada jalur LRT Jabodebek," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Politikus PAN ini sepakat jika dilakukan pembongkaran terhadap tiang monorail tersebut.

Namun, sebelum dibongkar Pemprov DKI perlu melihat permasalahannya.

Yakni memastikan apakah tiang tersebut merupakan asset Pemprov DKI atau bukan.

Jika bukan, Pemprov DKI diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pengembang yang menjalankan proyek monorail pada tahun 2004 silam.

"Harus dicek dulu sama pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setahu saya itu bukan asset Pemprov, intinya kalau pengembang nggak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biayanya jangan dari Pemprov," tuturnya.

Gubernur Anies cari solusi terbaik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan mengevaluasi keberadaan tiang monorail yang mangrak, warisan dari Gubernur terdahulu yakni Sutiyoso.

Meski DKI Jakarta telah dipimpin oleh enam Gubernur sampai sekarang,  persoalan tiang pancang yang mangkrak itu tak kunjung selesai.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Politisi dari Partai Gerindra ini menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan segera mendalami persoalan itu dengan baik.

“Monorel ini sudah enam Gubernur dari Bang Yos (Sutiyoso) Bang Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi, Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Pak Djarot, kemudian sekarang Pak Anies. Dari setiap Gubernur, terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi,” kata pria yang akrab Ariza pada Jumat (23/10/2020).

“Pak Gubernur juga sudah mengatakan dalam waktu dekat, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dan kami akan menyikapi secara baik,” tambah Ariza.

Menurutnya, penyelesaian kasus tiang pancan monorail tidaklah mudah.

Kata dia, dibutuhkan sinergitas dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pernah menangani proyek tersebut.

“Harus ada keputusan yang adil, dan apakah nanti diputuskan dicabut atau dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nanti pak Anies mengundang seluruh jajaran terkait, dan kami akan mencarikan solusi yang terbaik,” ujar Ariza.

Ariza menjelaskan, solusi terbaik yang dimaksud dari berbagai sisi.

Misalnya dari segi fungsi, struktur, penggunaannya dan sebagainya.

Selain itu, dia juga harus mendengarkan pendapat dari DPRD DKI Jakarta.

Sebagai mitra kerja Pemprov DKI Jakarta, mereka memiliki hak untuk memberikan saran dan masukan agar kebijakan ke depan berdampak positif bagi warga Jakarta.

“Yah dalam waktu dekat, insyaallah kami akan cari waktunya, karena pengelolaannya kan milik pemerintah daerah, kalau tiangnya milik BUMN dan Jakarta Monorail,” jelasnya.

Baca juga: Selain Soal Utang Piutang, Rupanya Ini Alasan Tiang Proyek Monorail Urung Dibongkar

Seingat dia, sebelum menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta, BUMN dan Jakarta Monorail sempat meminta ganti dana sebesar Rp 600 miliar.

Namun berdasarkan rekomendasi dari BPKP nilainya sekitar Rp 204 miliar atau sama ketika era Gubernur Fauzi Bowo.

“Pada waktu Fauzi Bowo dulu minta BPKP untuk menilai kemudian rekomendasinya kurang lebih Rp 204 miliar, namun sampai sekarang belum kami selesaikan Insyallah kita carikan solusi yang terbaik,” katanya. 

Pengamat Tata Kota : Rencana Bongkar Tiang Monorail Sudah Dibahas Sejak Lama

Bekas pembangunan proyek monorail menyisakan tiang-tiang pancang di kawasan Kuningan hingga Senayan DKI Jakarta.

Permasalahan utama tiang yang dibiarkan berkarat itu disebut karena adanya polemik utang piutang ratusan miliar antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Jakarta Monorail.

Selain utang ratusan miliar, namun juga persoalan biaya bongkar dan pemanfaatannya.

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menerangkan masalah tiang monorail ini sejatinya sudah pernah dibahas sejak lama.

"Tiang peninggalan Bang Yos ini, di era Bang Foke dan Pak Ahok sudah dibahas di mana Adhi Karya yang membangun tiang-tiang tersebut pernah berencana membongkar," ucap Nirwono kepada Tribunnews.com, Jumat (23/10/2020).

"Tetapi biaya untuk membongkar tiang pancang tersebut terlalu mahal dan besi-besi bekas bongkarannya juga kurang bernilai ekonomi sehingga tidak menutup biaya pembongkaran akhirnya mundur," sambung dia.

Menurutnya, Adhi Karya yang juga ditunjuk membangun proyek LRT lebih memilih mebangun tiang-tiang baru karena jenis kereta ringannya juga berbeda dengan rencana awal.

Lebih jauh, dirinya menekankan tiang-tiang monorail yang menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI menjadi dilema.

"Kalau Pemprov yang membongkar juga mahal biaya dan tidak ada untungnya," urainya. (tribun network/thf/rey/dan/Tribunnews.com/Wartakotalive.com)