Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa buruh dilaporkan akan melakukan unjuk rasa menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum 2021 di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020).

Terkait kondisi itu, Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wiraga Dimas Tama mengatakan pihaknya tetap berusaha membuat arus lalu lintas (lalin) mengalir meski aksi unjuk rasa berlangsung.

Namun, Wiraga mengatakan nantinya pengalihan arus lalu kendaraan akan diberlakukan situasional melihat kondisi di lapangan.

"Kita upayakan arus mengalir, kalau nggak ya atau kalau massa terlalu banyak, (kendaraan) nggak bisa mengalir, ya kita alihan ke arah Hotel Mulia. (Jadi) situasional. Busway tetap kita upayakan mengalir. Kalau nggak bisa, ya kita alihkan juga," ujar Wiraga, ditemui di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Ratusan Buruh Unjuk Rasa di Kawasan Bintan Industrial Estate, Minta Kenaikan UMK 2021

Baca juga: Buruh Mulai Datangi Gedung DPR, Minta Batalkan UU Cipta Kerja dan Tuntut Kenaikkan Upah Minimum 2021

Wiraga menuturkan diterjunkan sekitar 2.000 personel TNI-Polri untuk mengamankan unjuk rasa yang diperkirakan diikuti 1.000-an buruh tersebut. Ada pula enam unit kendaraan taktis yang turut disiagakan.

Dia mengatakan kepolisian tidak akan melakukan penyekatan ke massa buruh yang akan berunjuk rasa. Nantinya para buruh akan berkumpul di sekitar kawasan Gerbang Pemuda atau Pintu 10 GBK sebelum menuju DPR.

"Kita nggak ada melaksanakan penyekatan, karena sudah komunikasi baik antara mereka (buruh) dengan pihak kepolisian, terutama Polda. Mereka akan melaksanakan aksi di depan DPR," kata dia.

"Kemudian titik kumpulnya di pintu 10, kemudian long march sampai ke depan (DPR), kemudian melaksanakan aksi. Mungkin direncanakan tidak sampai sore mereka membubarkan diri," pungkasnya.