TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk memberi perhatian ekstra bagi upaya penanganan Covid-19 di Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Sebab, kedua wilayah tersebut mengalami peningkatan kasus Covid-19 pada beberapa hari terakhir.

“Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini."

"Dalam dua-tiga hari ini, peningkatannya drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta,” ujarnya, Senin (30/11/2020), dikutip dari laman presidenri.go.id.

Data yang diterima Presiden pada 29 November 2020, kasus aktif di Indonesia berada di angka 13,41 persen.

Baca juga: Wagub DKI Positif Corona, Seluruh Pegawai di Rumah Dinas Maupun Kantor Balaikota Jalani Swab Test

Baca juga: Hong Kong Tutup Kegiatan Belajar Mengajar Sebagai Antisipasi Lonjakan Kasus Virus Corona

Baca juga: Satu Lagi Kepala Daerah Terpapar Covid-19, Bupati Puncak Alami Batuk Sebelum Positif Virus Corona

Meskipun angka tersebut masih lebih baik dari angka rata-rata dunia, Jokowi tetap meminta jajarannya untuk waspada.

Pasalnya, angka indikator yang sama pada minggu lalu masih lebih baik, yakni di angka 12,78 persen.

Demikian halnya dengan tingkat kesembuhan pasien yang minggu lalu berada di angka 84,03 persen, kini di angka 83,44 persen.

Penurunan tersebut disinyalir karena adanya peningkatan kasus-kasus di beberapa waktu belakangan.

Jokowi mengingatkan jajarannya di daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk memegang penuh kendali mereka di wilayah masing-masing mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah.

Para kepala daerah dalam hal ini bertugas untuk memberi perlindungan kepada warganya.

“Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya.

Baca juga: PM Muhyiddin: Malaysia Gelar Pemilu Setelah Pandemi Virus Corona Berakhir

Baca juga: Kabar Pemilik Golongan Darah O Kebal Covid-19, Ada Studi Terbaru Terkait Vitamin D dan Virus Corona

Baca juga: Thailand Tandatangani Kontrak 26 Juta Kandidat Vaksin Corona dari AstraZeneca

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada jajarannya mengenai perkembangan persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi secara nasional.

“Saya nanti juga minta kepastian mengenai vaksin dan mulainya vaksinasi,” imbuhnya.

Pemerintah Kawal Kesiapan Sarana Vaksin Covid-19

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan persiapan prosedur menjaga suhu vaksin Covid-19 sudah baik.

"Secara logistik, kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain sudah siap, untuk menjaga kualitas dan efektivitasnya sudah berjalan dengan baik," ujar Wiku, dikutip dari Covid19.go.id, Kamis (29/11/2020).

Saat ini, rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia sudah mencapai 97 persen.

Baca juga: Hingga Awal Desember Otoritas Korea Selatan Perkirakan Ada 400-600 Kasus Baru Virus Corona Per Hari

Baca juga: Keadaan Mulai di Victoria Australia Membaik, Satu Bulan Tanpa Kasus Baru Virus Corona

Baca juga: Presiden Brasil Ogah Ikut Vaksinasi Corona Padahal Pernah Terpapar Covid

Pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin.

Hal itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah, dan sebagainya.

Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program vaksinasi Covid-19.

Jumlah SDM yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan jumlah peserta vaksinasi.

Lalu, koordinasi yang dilakukan juga meliputi sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan saat program vaksinasi dilakukan.

Program vaksinasi nasional juga sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap 3 yang sedang dilakukan saat ini.

Nantinya, hasil tersebut akan dikaji oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebelum dikeluarkannya ermergency use of authorization (EUA).

"Kami berharap tahapan ini berjalan sesuai rencana sehingga vaksinasi dapat dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan."

"Sekarang pemerintah fokus memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan nanti aman, berkhasiat dan minim efek samping," jelas Wiku.

(Tribunnews.com/Nuryanti)