TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli memberi tanggapan soal Fraksi PSI yang ditinggal walk out oleh anggota DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna, Senin (14/12/2020).

Diketahui seluruh anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi PSI meninggalkan ruang rapat paripurna saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

"Lebih baik dikucilkan daripada menyerah pada kemunafikan," ungkap Guntur Romli saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (15/12/2020).

Guntur Romli menyebut hal itu wujud kekesalan anggota DPRD DKI Jakarta setelah PSI menggagalkan kenaikan gaji dan tunjangan mereka.

"Anggota DPRD DKI selain PSI, kesal dan ngambek karena ulah Fraksi PSI yang menggagalkan kenaikan gaji dan tunjangan mereka."

"Ini menunjukkan anggota DPRD DKI seperti anak-anak, kalau keinginannya tidak peduli, akan ngambek, dan tidak mau tahu alasannya," ungkapnya.

Baca juga: Guntur Romli: Andai Saja Habib Rizieq Shihab Patuh Hukum Sejak Awal dan Tak Mangkir

Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota, Pemprov DKI Nyatakan Siap danTunggu Arahan Pusat

Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) tersebut menilai, di tengah kondisi pandemi tidak mungkin menaikkan gaji dan tunjangan DPRD DKI.

"Semua susah, kok anggotanya mau enak-anak saja. Sebaiknya uang itu dibuat bansos transfer langsung kepada warga yang membutuhkan atau persiapan vaksinasi gratis Covid-19," ungkapnya.

"Saya senang Fraksi PSI dikucilkan karena mereka tegas membela kepentingan rakyat, daripada diajak koalisi yang bertujuan menyengsarakan rakyat," pungkasnya.

Adapun diketahui sebelumnya, aksi walk out diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.

Dikutip dari Kompas.com, Jamaludin mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI namun dibantah oleh DPW PSI.

Oleh karenanya, apabila pandangan umum tersebut tidak disetujui oleh DPW PSI, maka Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin.