Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Alasan Pedagang Daging Mogok Jualan, Pemprov DKI Siap Melobi, Jokowi Diminta Buat Kebijakan

Alasan dibalik pedagang daging melakukan aksi mogok jualan hingga beberapa hari, Asosiasi pedagang sudah kirim surat ke Presiden Jokowi.

Penulis: Theresia Felisiani
zoom-in Alasan Pedagang Daging Mogok Jualan, Pemprov DKI Siap Melobi, Jokowi Diminta Buat Kebijakan
Tribunnews/JEPRIMA
ILUSTRASI Para pedagang daging sapi saat memajang dagangannya di pasar senen, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018). Para pedagang menyatakan, harganya tetap sejak sebelum Lebaran 2018 masih pada kisaran Rp 115 ribu-Rp 120 ribu per kg. Tribunnews/Jeprima 

TB Mufti Bangkit Sanjaya, Sekretaris APDI DKI Jakarta mengatakan imbas kenaikan harga daging menyebabkan para pengusaha kesulitan untul bisa menjualnya kepada warga.

“Yang melatarbelakangi kan kenaikan harga yang semakin tahun semakin naik puncaknya empat bulan lalu lonjakan harga sudah liar tidak terkontrol dan Pemerintah cenderung pasif seperti itu,” kata Mufti saat dikonfirmasi, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Harga Daging Sapi Melonjak, Asosiasi Bujuk Pedagang Tetap Berjualan

Harga 1 kilogram sapi karkas saat ini menyentuh angka Rp 94.000. Padahal di momen tertentu saat lebaran tahun lalu, 1 kilogram karkas paling mahal hanya Rp 86.000 saja.

Mufti memprediksi harga karkas bakal terus merangkak naik hingga bulan-bulan berikutnya.

“Nah ini diprediksi akan naik terus sampai dengan bulan Maret atau April dengan harga tertinggi 105.000 per kilogram per karkas,” ucapnya.

Hal yang menyebabkan mahalnya jarga daging lantaran stok daging yang biasanya didatangkan dari Australia, terus berkurang dikarenakan negara kanguru tersebut lebih memilih menjual sapi kepada negara lain.

Alhasil, stok daging di dalam negeri semakin menipis dan menyebabkan kelangkaan barang.

BERITA TERKAIT

“Kita kalah harga oleh Vietnam dan Thailand. Sapi untuk kita banyak terserap ke sana. Oleh Australia diekspor ke Thailand dan Vietnam karena berani beli dengan harga tinggi,” tutur Mufti

APDI telah mengeluhkan kenaikan harga kepada pemerintah, bahkan mereka pun bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, tak ada respons atas permasahalan tersebut.

“Kami sudah layangan surat sebagai asosiasi DKI melayangkan surat ke kementrian perdagangan dan pertanian ke kantor staf kepresidenan. Satu minggu lalu tapi tak ada respon dari pihak terkait. Maka dari itu kami rapat dan menghasilkan kesepakatan bahwa kami mogok berjualan daging. Baik itu itu di pasar maupun di RPH-RPH,” tutur Mufti.

Para pedagang daging sapi saat memajang dagangannya di pasar senen, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018). Para pedagang menyatakan, harganya tetap sejak sebelum Lebaran 2018 masih pada kisaran Rp 115 ribu-Rp 120 ribu per kg. Tribunnews/Jeprima
ILUSTRASI Para pedagang daging sapi saat memajang dagangannya di pasar senen, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018). Para pedagang menyatakan, harganya tetap sejak sebelum Lebaran 2018 masih pada kisaran Rp 115 ribu-Rp 120 ribu per kg. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Pemprov DKI Desak Jokowi Buat Kebijakan Turunkan Harga Daging

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan guna mengatasi melambungnya harga daging sapi.

Pasalnya, bila hal ini tak segera diatasi ditakutkan masyarakat bakal kesulitan mendapatkan daging segar dengan harga terjangkau.

"Kita dorong pemerintah pusat bisa mengambil langkah-langkah agar harga daging sapi di Jakarta dan lainnya bisa terus turun," ucapnya, Selasa (19/1/2021).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai berikan klarifikasi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Senin (23/11/2020).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai berikan klarifikasi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Senin (23/11/2020). (Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)

Politisi Gerindra ini menyebut, pihaknya tak bisa berbuat banyak untuk mengatasi naiknya harga daging sapi.

Sebab, masalah tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

"Terkait ketersediaan sapi, itu memang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat ya," ujarnya di Balai Kota Jakarta. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Wartakotalive.com/Kompas.com)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas