Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengikut Rizieq Shihab Tewas

Dalil Penyitaan Tidak Sah, Hakim Kembali Tolak Gugatan Praperadilan Keluarga Laskar FPI

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Siti Hamidah menolak gugatan praperadilan dalil penyitaan tidak sah yang diajukan keluarga M. Suc

Dalil Penyitaan Tidak Sah, Hakim Kembali Tolak Gugatan Praperadilan Keluarga Laskar FPI
tribunnews.com, Danang Triatmojo
praperadilan laskar FPI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Siti Hamidah menolak gugatan praperadilan dalil penyitaan tidak sah yang diajukan keluarga M. Suci Khadavi, laskar FPI yang tewas ditembak polisi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Putusan itu dibacakan dalam sidang agenda pembacaan putusan nomor 154/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2021). Dalam perkara ini, pihak Tergugat adalah Bareskrim Polri.

Dalam putusannya, hakim mengatakan mekanisme penyitaan yang dilakukan Bareskrim Polri dipandang sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 214 ayat (1) KUHP.

"Oleh karenanya, hakim berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pihak Termohon terhadap barang-barang milik Pemohon telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, oleh karenanya sah menurut hukum," kata Siti membacakan putusan, Selasa.

Pemohon sebelumnya mendalilkan terjadi penyitaan secara tidak sah barang milik M. Suci Khadavi Putra berupa 1 set seragam laskar khusus FPI, 1 unit HP, kartu mahasiswa, hingga uang tunai sebesar Rp2,5 juta. Barang - barang yang disita itu disebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Dalam persidangan pada Selasa (2/2) lalu, kubu Termohon yakni Bareskrim Polri menyatakan bahwa tindak penyitaan telah berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/242/XII/2020/Dittipidum, tertanggal 9 Desember 2020.

Baca juga: Sidang Praperadilan Laskar FPI, Ahli Pidana Jelaskan Perbedaan Tangkap Tangan dan Penangkapan

Polisi juga menyebut telah meminta penetapan penyitaan barang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 6 Januari 2021 lewat Surat Nomor: B/242A/I/2021/Dittipidum. 

Pengadilan pun membalas surat tersebut dengan penetapan penyitaan yang teregister dengan Nomor: 73/Pen.Per/Sit/2021/PN.Jkt.Sel.

Disampaikan Kuasa hukum Bareksrim Polri Brigjen Imam Sayuti, barang bukti seperti 1 unit ponsel dan kartu SIM milik Suci Khadavi bertujuan untuk pendalaman terkait kasus dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa ijin dan/melawan petugas secara bersama-sama.

Ponsel dan SIM tersebut disita untuk dilakukan pemeriksaan lewat proses digital forensik.

Sementara dalil soal penyitaan sejumlah uang, polisi memegaskan tidak ada uang yang diambil saat kejadian. Imam mengatakan dalil Pemohon tidak berdasar dan mengada - ada. Sehingga kubu kepolisian meminta hakim tidak mempertimbangkan dalil tersebut.

"Merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada untuk itu mohon untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan," ucap Imam.

"Perlu digarisbawahi di sini tindakan Termohon melakukan penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian penyidikan," jelas dia.

Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas