Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui, program 1,8 juta sumur resapan Gubernur Anies Baswedan tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun sekalipun program tersebut sulit terealisasikan.

"Perlu kami jelaskan kembali, yang dimaksud Pak Gubernur 1,8 juta itu kebutuhan DKI. Bukan harus dipenuhi dalam lima tahun atau dalam satu tahun," ucapnya, Rabu (24/2/2021).

"Tidak mungkin (terpenuhi dalam jangka pendek), karena itu kebutuhan Jakarta sejauh ini," tambahnya menjelaskan.

Politisi Gerindra ini pun menyamakan proyek pembuatan drainase vertikal ini dengan pembangunan MRT.

Menurutnya, kedua proyek tersebut sama-sama membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya.

"Jadi kami punya yang namanya perencanaan jangka panjang, dalam jangka panjang kebutuhan sumur resapan itu 1,8 juta," ujarnya.

Artinya, hingga masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada 2022 nanti, program 1,8 juta sumur resapan ini belum tentu bisa terealisasikan.

Guna mempercepat proses pembuatan sumur resapan, Pemprov DKI juga bakal menggandeng pihak swasta dan masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan drainase vertikal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

"Ini tidak hanya dikerjakan oleh Pemprov, tapi juga pihak swasta yang bertanggungjawab. Umpamanya para developer, pemilik gedung, pemilik apartemen, perkantoran, industri, dan sebagainya," kata dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) kembali menargetkan membuat 300 ribu sumur resapan sepanjang tahun 2021 ini.

Anggaran Rp 400 miliar pun telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

"Tahun 2021 sampai 2022 rencana kami 300 ribu titik dengan anggaran 300 ribu titik dengan anggaran Rp 400 miliar. Itu yang akan kami mulai di tahun ini," ucapnya, Senin (22/2/2021).