TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR mendapatkan jatah vaksinasi tahap pertama dari Kementerian Kesehatan sejak Rabu (24/2) lalu.

Tak hanya anggota DPR saja, ternyata keluarga anggota DPR juga diikutsertakan.

Banyak pihak mengkritik keras mengapa keluarga anggota DPR juga diberi vaksinasi.

Tidak hanya itu, proses vaksinasi juga berpolemik karena terkesan ditutupi, tidak boleh diliput awak media.

Teranyar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memilih menolak permohonan anggota DPRD DKI yang minta anggota keluarga mereka juga divaksin

DKI Tolak Permohonan DPRD DKI Soal Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan

Pemprov DKI Jakarta menolak usulan DPRD DKI Jakarta terkait vaksinasi Covid-19 bagi anggota keluarganya.

Pemerintah daerah menilai, anggota keluarga dewan bukanlah prioritas penerima vaksin Covid-19.

Demikian diungkap Wakil Gubernur DKI jakarta, Ahmad Riza PAtria (Ariza).

“Oh iya dong (tolak), kan bukan prioritas kalau keluarga. Prioritas itu adalah tenaga kesehatan, pedagang pasar, nanti petugas layanan publik seperti sopir, kondektur dan sebagainya,” katanya, Rabu (3/3/2021).

Ariza mengatakan, pemerintah telah membuat kelompok prioritas penerima vaksin, karena adanya tuntutan pekerjaan mereka yang berpotensi terhadap penularan Covid-19.

Guna menekan penyebaran Covid-19, pemerintah kemudian menyusun kelompok prioritas dimulai dari tenaga kesehatan, pedagang pasar, tokoh publik, pejabat negara, petugas layanan publik dan sebagainya. “Kalau keluarga kita, lebih baik berada di rumah saja, karena tempat terbaik bagi seluruh warga adalah berada di rumah,” ujarnya.

Baca juga: Jakarta Peringkat 17 Kota Tersehat di Dunia Kalahkan Paris dan Seoul, Wagub DKI Respon Begini 

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti juga enggan menanggapi adanya permohonan vaksinasi bagi keluarga anggota dewan.

“Kalau itu (permintaan keluarga dewan divaksin) tanya ke Setwan (Sekretaris Dewan) saja,” ujar Widyastuti.

Menurutnya, jumlah anggota dewan yang divaksin Covid-19 saat ini juga bergerak dinamis.

Sebab dari 106 anggota dewan, beberapa di antaranya pernah menjadi penyintas Covid-19 sehingga tidak menjadi prioritas penerima.

“Teman-teman Dinkes belum berhitung angkanya karena bapak-ibu anggota dewan kan ada yang penyintas, kemudian harus diskrining dulu kesehatannya,” kata Widyastuti

DPRD DKI Jakarta telah mengajukan permohonan vaksinasi Covid-19 untuk keluarganya di rumah kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Alasannya, untuk melindungi keluarga inti yang ada di rumah dari bahaya virus Covid-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, permohonan vaksinasi kepada keluarga anggota dewan sudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan melalui Sekretariat DPRD DKI Jakarta pada Selasa (2/3/2021).

Dia berharap, permohonan itu dapat disetujui seperti halnya vaksinasi bagi keluarga anggota DPR RI.

“Kami minta ke Dinkes, karena sampai sekarang kan belum untuk anak dan istri. Sementara anggota dewan dulu yang divaksin,” kata Taufik pada Rabu (3/3/2021).

Taufik mengungkapkan, total keluarga anggota DPRD DKI Jakarta juga tidak banyak, hanya sekitar 500 orang.

Adapun untuk jumlah anggota DPRD DKI yang mendapatkan jatah vaksin saat ini mencapai 106 orang.

“Kalau satu anggota dewan itu ada tiga anggota keluarga kan jumlahnya baru 300 orang, yah paling banyak 500 orang totalnya yang divaksin,” imbuhnya. Menurut dia, tidak ada yang salah dalam permohonan vaksinasi bagi keluarga dewan. Kata dia, vaksin Covid-19 diberikan karena tingginya interaksi anggota dewan dengan keluarganya saat berada di rumah.

“Saya kira gini, kan lingkungan kita masak nggak kita jagain? Lingkungan kita kan harus kita jagain dong, jadi yang salah apa? Kan tiap hari kami ketemu mereka di rumah,” ujarnya.

Dia menambahkan, proses vaksinasi Covid-19 bagi 106 anggota dewan telah dimulai sejak Selasa (2/3/2021).

Rencananya, vaksinasi yang digelar di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu akan selesai sampai Jumat (5/3).

“Yang divaksin tidak hanya anggota dewan, tapi karyawan di sini juga. Vaksinnya pakai sinovac,” jelasnya.

Formappi Permasalahkan Keluarga Anggota DPR RI Ikut Vaksinasi: Memanfaatkan Jabatan

Anggota DPR mendapatkan jatah vaksinasi tahap pertama dari Kementerian Kesehatan sejak Rabu (24/2) lalu.

Tak hanya anggota DPR saja, ternyata keluarga anggota DPR juga diikutsertakan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai keluarga dari anggota DPR tak termasuk dalam kategori pekerja publik yang mendapatkan prioritas vaksin.

"Masalahnya yang diprioritaskan di gelombang kedua ini disebutkan hanya pekerja publik. Identitas sebagai anggota keluarga itu jelas tak masuk dalam kategori pekerja publik ini," ujar Lucius, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/2/2021).

Kebijakan ini, kata Lucius, tak ubahnya DPR sama saja memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan keluarganya sendiri.

Padahal Lucius menegaskan bahwa keterbatasan ketersediaan vaksin membuat pemberian vaksin dilakukan berdasarkan urutan prioritas.

"Pekerja publik di DPR itu ya anggota DPR saja. Maka mereka sajalah dulu yang didahulukan. Keluarga anggota yang bukan pekerja publik nanti menunggu jadwalnya masing-masing sesuai dengan pembagian pemerintah," ungkapnya.

Dia pun mempertanyakan mengapa anggota DPR sibuk dan fokus untuk menyertakan keluarganya untuk menerima vaksin.

Padahal menurutnya, masih banyak kelompok rentan dari pekerja publik yang menunggu divaksin.

"Bayangkan pedagang-pedagang pasar yang paling rentan, mereka itu lebih prioritas dibandingkan istri atau suami dan anak anggota DPR yang sehari-hari masih bisa menikmati hidup dengan hanya tinggal di rumah saja," tandasnya.

Vaksinasi untuk Keluarga Anggota DPR Dikritik, Sekjen: Semua pada Akhirnya Juga akan Divaksin

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan mengapa keluarga anggota DPR turut mendapat jatah vaksinasi Covid-19.

Indra mengatakan, hal itu dikarenakan pihaknya merujuk kepada data yang ada pada asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

Selain itu, menurutnya semua warga negara pada akhirnya juga akan divaksin.

"Pertama, basis kami untuk mendata semua, baik di setjen maupun di anggota dewan, basisnya adalah data keluarga."

"Kami ambil dari asuransi Jasindo anggota DPR, itu yang tercatat resmi," ujar Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2021).

"Semua nanti prinsipnya semua warga negara akan dilakukan vaksin."

"Itu adalah kewajiban yang disampaikan pemerintah."

"Jadi jangan melihat bahwa ini keluarga ikut atau tidak ikut, tapi semua nanti pada dasarnya wajib untuk divaksin," imbuhnya.

Dia juga beralasan jika ada satu orang yang divaksin dalam satu rumah, namun anggota keluarga lainnya tidak, tentu akan berisiko.

Indra mencatat semenjak awal pandemi hingga saat ini, banyak anggota DPR yang terpapar Covid-19.

Bahkan, ada enam anggota DPR yang telah meninggal akibat Covid-19.

Oleh karena itu, Indra menilai anggota DPR merupakan pihak yang berisiko tertular.

Sehingga, keluarga mereka pun juga wajib dilindungi.

"Jadi tentu anggota DPR sangat berisiko karena pada saat di dapil dan sebagainya, juga dalam periode sidang kemarin kemudian banyak yang positif."

"Sehingga keluarga pun wajib dilindungi."

"Sama seperti dengan di Setjen, data yang disampaikan Kemenkes pun beserta keluarga."

"Saya kira tidak ada yang istimewa."

"Dalam satu rumah itu hanya sebagian yang divaksin yang lain tidak, tentu itu pertimbangannya ada pada pemerintah."

"Dan kami hanya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kemenkes," papar Indra.

Indra mengatakan, jumlah total orang yang akan menjalani vaksinasi Covid-19 di DPR diperkirakan hampir mencapai 12.000 orang.

Jumlah tersebut tak hanya mencakup anggota DPR, sebab keseluruhan wakil rakyat hanya berjumlah 575 orang.

"Jumlah keseluruhannya itu berkisar hampir 12.000, keseluruhannya," ungkap Indra.

Indra memaparkan, 12.000 orang yang akan divaksin meliputi seluruh tenaga pendukung di DPR.

Mulai dari anggota DPR, keluarga anggota DPR, ASN, tenaga ahli, petugas pengamanan dalam, cleaning service, ajudan hingga pengemudi (sopir).

"Dari seluruh yang divaksin di DPR ini tadi saya sebutkan ya ada unsur tenaga ahli, kemudian pengamanan dalam (pamdal)."

"Kemudian tenaga cleaning, petugas kebersihan, petugas taman, pengemudi, termasuk ASN dan keluarganya," jelas Indra.

Dia juga mengungkap untuk anggota keluarga DPR, terdapat hampir 2.600 orang yang akan divaksin.

Seluruh data orang yang divaksinasi di DPR merujuk kepada data kependudukan perusahaan asuransi di Jasa Indonesia (Jasindo).

"Semuanya, kalau anggota Dewan dan keluarga berdasarkan data kependudukan yang ada di Jasindo, data resmi itu anggota keluarga DPR sekitar 2.600," terangnya.

Kata Satgas Covid Soal Vaksinasi Anggota DPR dan Keluarga

Vaksinasi Covid-19 kepada anggota DPR menuai kontroversi pada Jumat, (26/2/2021).

Anggota DPR dinilai tidak masuk prioritas vaksin tahap II, karena bukan merupakan pekerja publik yang tingkat interaksinya tinggi.

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pada prinsipnya vaksinasi Covid-19 diprioritaskan bagi orang yang beresiko tinggi terpapar Covid-19.

Namun karena bukti vaksin Covid-19 belum kuat bisa menghadang berkali-kali penularan virus, maka orang-orang yang berada di sekitar kelompok rentan harus mendapatkan vaksinasi juga.

"Buktinya belum kuat bahwa orang yang divaksin mau ditulari berapa kali pun dia gak akan tertular. Itu engga ada buktinya jadi sehingga orang yang divaksin bisa saja tertular. Nah untuk itu supaya dia tidak tertular berarti orang beresiko di sekitarnya juga harus divaksin, logikanya begitu," kata Wiku, Jumat, (26/2/2021).

Oleh karena itu Wiku menyarankan mengenai sasaran vaksinasi jangan dilihat terlalu mikro. Apabila sasaran vaksinasi dilihat secara mikro maka yang paling ideal mendapatkan prioritas vaksin adalah warga di wilayah DKI Jakarta, karena tingkat penularannya tinggi.

"Karena untuk membentuk herd immunity. ingat yang mau dibentuk adalah herd immunity. Herd immunity bisa bertahap dari satu wilayah paling kecil yaitu kota menurut saya atau aglomerasi Jabodetabek terus baru provinsi atau terus pulau. itu yang harus dilakukan," kata dia.

Wiku mengatakan apabila sasaran vaksinasi ditentukan berdasarkan asas atau prinsip keterdesakan maka, warga di wilayah Jawa dan Bali lah yang harus didahulukan. Karena menurutnya Jawa dan Bali berkontribusi terhadap 66 persen kasu Covid-19.

"Siapapun yang ada di dalamnya semakin cepatnya, 70 persennya divaksinasi, semakin kontribusi pada kasus Indonesia jauh sekali. Turunnya jauh sekali. Kalau vaksinnya efektif dan harus dibuktikan bahwa vaksinasi menimbulkan kekebalan yang sekarang belum diperiksa," pungkasnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com/Wartakotalive.com)