TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR mendapatkan jatah vaksinasi tahap pertama dari Kementerian Kesehatan sejak Rabu (24/2) lalu.

Tak hanya anggota DPR saja, ternyata keluarga anggota DPR juga diikutsertakan.

Banyak pihak mengkritik keras mengapa keluarga anggota DPR juga diberi vaksinasi.

Tidak hanya itu, proses vaksinasi juga berpolemik karena terkesan ditutupi, tidak boleh diliput awak media.

Teranyar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memilih menolak permohonan anggota DPRD DKI yang minta anggota keluarga mereka juga divaksin

DKI Tolak Permohonan DPRD DKI Soal Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan

Pemprov DKI Jakarta menolak usulan DPRD DKI Jakarta terkait vaksinasi Covid-19 bagi anggota keluarganya.

Pemerintah daerah menilai, anggota keluarga dewan bukanlah prioritas penerima vaksin Covid-19.

Demikian diungkap Wakil Gubernur DKI jakarta, Ahmad Riza PAtria (Ariza).

“Oh iya dong (tolak), kan bukan prioritas kalau keluarga. Prioritas itu adalah tenaga kesehatan, pedagang pasar, nanti petugas layanan publik seperti sopir, kondektur dan sebagainya,” katanya, Rabu (3/3/2021).

Ariza mengatakan, pemerintah telah membuat kelompok prioritas penerima vaksin, karena adanya tuntutan pekerjaan mereka yang berpotensi terhadap penularan Covid-19.

Guna menekan penyebaran Covid-19, pemerintah kemudian menyusun kelompok prioritas dimulai dari tenaga kesehatan, pedagang pasar, tokoh publik, pejabat negara, petugas layanan publik dan sebagainya. “Kalau keluarga kita, lebih baik berada di rumah saja, karena tempat terbaik bagi seluruh warga adalah berada di rumah,” ujarnya.

Baca juga: Jakarta Peringkat 17 Kota Tersehat di Dunia Kalahkan Paris dan Seoul, Wagub DKI Respon Begini 

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti juga enggan menanggapi adanya permohonan vaksinasi bagi keluarga anggota dewan.

“Kalau itu (permintaan keluarga dewan divaksin) tanya ke Setwan (Sekretaris Dewan) saja,” ujar Widyastuti.