Selain itu, menurutnya semua warga negara pada akhirnya juga akan divaksin.

"Pertama, basis kami untuk mendata semua, baik di setjen maupun di anggota dewan, basisnya adalah data keluarga."

"Kami ambil dari asuransi Jasindo anggota DPR, itu yang tercatat resmi," ujar Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2021).

"Semua nanti prinsipnya semua warga negara akan dilakukan vaksin."

"Itu adalah kewajiban yang disampaikan pemerintah."

"Jadi jangan melihat bahwa ini keluarga ikut atau tidak ikut, tapi semua nanti pada dasarnya wajib untuk divaksin," imbuhnya.

Dia juga beralasan jika ada satu orang yang divaksin dalam satu rumah, namun anggota keluarga lainnya tidak, tentu akan berisiko.

Indra mencatat semenjak awal pandemi hingga saat ini, banyak anggota DPR yang terpapar Covid-19.

Bahkan, ada enam anggota DPR yang telah meninggal akibat Covid-19.

Oleh karena itu, Indra menilai anggota DPR merupakan pihak yang berisiko tertular.

Sehingga, keluarga mereka pun juga wajib dilindungi.

"Jadi tentu anggota DPR sangat berisiko karena pada saat di dapil dan sebagainya, juga dalam periode sidang kemarin kemudian banyak yang positif."

"Sehingga keluarga pun wajib dilindungi."

"Sama seperti dengan di Setjen, data yang disampaikan Kemenkes pun beserta keluarga."

"Saya kira tidak ada yang istimewa."

"Dalam satu rumah itu hanya sebagian yang divaksin yang lain tidak, tentu itu pertimbangannya ada pada pemerintah."

"Dan kami hanya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kemenkes," papar Indra.

Indra mengatakan, jumlah total orang yang akan menjalani vaksinasi Covid-19 di DPR diperkirakan hampir mencapai 12.000 orang.

Jumlah tersebut tak hanya mencakup anggota DPR, sebab keseluruhan wakil rakyat hanya berjumlah 575 orang.

"Jumlah keseluruhannya itu berkisar hampir 12.000, keseluruhannya," ungkap Indra.

Indra memaparkan, 12.000 orang yang akan divaksin meliputi seluruh tenaga pendukung di DPR.

Mulai dari anggota DPR, keluarga anggota DPR, ASN, tenaga ahli, petugas pengamanan dalam, cleaning service, ajudan hingga pengemudi (sopir).

"Dari seluruh yang divaksin di DPR ini tadi saya sebutkan ya ada unsur tenaga ahli, kemudian pengamanan dalam (pamdal)."

"Kemudian tenaga cleaning, petugas kebersihan, petugas taman, pengemudi, termasuk ASN dan keluarganya," jelas Indra.

Dia juga mengungkap untuk anggota keluarga DPR, terdapat hampir 2.600 orang yang akan divaksin.

Seluruh data orang yang divaksinasi di DPR merujuk kepada data kependudukan perusahaan asuransi di Jasa Indonesia (Jasindo).

"Semuanya, kalau anggota Dewan dan keluarga berdasarkan data kependudukan yang ada di Jasindo, data resmi itu anggota keluarga DPR sekitar 2.600," terangnya.

Kata Satgas Covid Soal Vaksinasi Anggota DPR dan Keluarga

Vaksinasi Covid-19 kepada anggota DPR menuai kontroversi pada Jumat, (26/2/2021).

Anggota DPR dinilai tidak masuk prioritas vaksin tahap II, karena bukan merupakan pekerja publik yang tingkat interaksinya tinggi.

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pada prinsipnya vaksinasi Covid-19 diprioritaskan bagi orang yang beresiko tinggi terpapar Covid-19.

Namun karena bukti vaksin Covid-19 belum kuat bisa menghadang berkali-kali penularan virus, maka orang-orang yang berada di sekitar kelompok rentan harus mendapatkan vaksinasi juga.

"Buktinya belum kuat bahwa orang yang divaksin mau ditulari berapa kali pun dia gak akan tertular. Itu engga ada buktinya jadi sehingga orang yang divaksin bisa saja tertular. Nah untuk itu supaya dia tidak tertular berarti orang beresiko di sekitarnya juga harus divaksin, logikanya begitu," kata Wiku, Jumat, (26/2/2021).

Oleh karena itu Wiku menyarankan mengenai sasaran vaksinasi jangan dilihat terlalu mikro. Apabila sasaran vaksinasi dilihat secara mikro maka yang paling ideal mendapatkan prioritas vaksin adalah warga di wilayah DKI Jakarta, karena tingkat penularannya tinggi.

"Karena untuk membentuk herd immunity. ingat yang mau dibentuk adalah herd immunity. Herd immunity bisa bertahap dari satu wilayah paling kecil yaitu kota menurut saya atau aglomerasi Jabodetabek terus baru provinsi atau terus pulau. itu yang harus dilakukan," kata dia.

Wiku mengatakan apabila sasaran vaksinasi ditentukan berdasarkan asas atau prinsip keterdesakan maka, warga di wilayah Jawa dan Bali lah yang harus didahulukan. Karena menurutnya Jawa dan Bali berkontribusi terhadap 66 persen kasu Covid-19.

"Siapapun yang ada di dalamnya semakin cepatnya, 70 persennya divaksinasi, semakin kontribusi pada kasus Indonesia jauh sekali. Turunnya jauh sekali. Kalau vaksinnya efektif dan harus dibuktikan bahwa vaksinasi menimbulkan kekebalan yang sekarang belum diperiksa," pungkasnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com/Wartakotalive.com)