Melihat dari Dekat Lokasi Rumah DP 0 Rupiah di Munjul yang Sedang Diusut KPK
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, disebut tersangkut dalam kasus dugaan korupsi itu.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Program rumah DP 0 Rupiah terganjal kasus korupsi menjadi sorotan masyarakat.
KPK sedang menyelidiki program rumah DP 0 Rupiah yang berada di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Pembelian lahan itu kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, disebut tersangkut dalam kasus dugaan korupsi itu.
Ada dua lokasi yang disebut pengadaan tanahnya bermasalah, di Kelurahan Munjul dan Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Lokasi ini berbeda dengan rumah DP Rp 0 Nuansa Cilangkap yang pembangunannya diresmikan pada 12 Desember 2019 lalu dan ditarget rampung pada tahun 2021.
Baca juga: Menilik Lahan Rumah DP 0 Rupiah yang Diduga Pengadaannya Dikorupsi, Ini Kata RT dan RW Setempat
Baca juga: Soal Korupsi Lahan di Munjul, KPK Periksa Pegawai Sarana Jaya hingga Broker Calo Tanah
TribunJakarta.com melihat lokasi program rumah DP 0 Rupiah yang pengadaannya bermasalah di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05 di Kelurahan Pondok Ranggon.
Ketua RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon Saumin mengatakan kabar lahan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 mencuat pada Senin (8/3/2021).
Bersamaan dengan kabar KPK menetapkan Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan dan dua orang lainnya jadi tersangka kasus ini.
"Ya pas muncul di media saja kalau lahan ini untuk rumah DP Rp 0. Padahal saya dan Ketua RT 05 sama sekali enggak tahu. Enggak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah," kata Saumin di Jakarta Timur, Selasa (9/3/2021).
Dia membenarkan bila lahan yang berada di RT 05, tepatnya di Jalan Sapi Perah, Gang Asri I memang berbatasan dengan wilayah Kelurahan Munjul.
Luas wilayah lahan di RT 05 dengan di wilayah Kelurahan Munjul tersebut berkisar 4.000 meter persegi sebagaimana kabar lahan yang disebut bermasalah.
"Hanya sepengetahuan saya dari dulu sampai sekarang lahan itu punya yayasan, bukan pemerintah. Sekitar akhir tahun 1980 dibeli sama yayasan, dulunya mau dibangun RS, tapi enggak jadi," ujarnya.
Status tanah yang sepengetahuannya milik satu yayasan ini membuat Saumin heran dengan kabar lahan digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0.
